28 C
Jakarta
Rabu, 3 Maret 2021
Beranda Nasional AWI Ungkap Akar Masalah Triliunan Pupuk Subsidi Menguap

AWI Ungkap Akar Masalah Triliunan Pupuk Subsidi Menguap

Rekomendasi

Lainnya

    Ketua Agraria Watch Indonesia (AWI): Jadi Sumber Masalah, PPAT Sebaiknya Ditiadakan

    Jakarta, desapedia.id – PPAT pembuat Akta Jual Beli Tanah, sudah selayaknya ditiadakan. Sebab sebagian besar masalah pertanahan bersumber dari...

    PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Dorong Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital di Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)....

    Pemerintah Ingin Pengurus BUMDes Raih Gelar Sarjana, Kadis PMPD Magetan: Sebaiknya Pendidikan Non Formal

    Jakarta, desapedia.id – Mengingat tantangan besar yang akan dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Mendes PDTT Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, 11 Januari 2021 mempertanyakan hasil penyaluran triliunan rupiah melalui pupuk subsidi bagi produktivitas pertanian.

    Ketua Agraria Watch Indonesia (AWI) Ganda Situmorang mengungkapkan akar masalahnya yaitu; kelirumologi subsidi pupuk seharusnya subsidi petani dan tata niaga pupuk.

    Bahwa semestinya kerangka konseptual perumusan kebijakan beranjak dari Subsidi Petani maka ada beberapa titik intervensi subsidi mulai dari produksi (on farm) sampai paska panen (off farm). Lalu Ganda menambahkan terkait tata niaga, menerima banyak keluhan dari para petani yaitu susahnya mendapatkan pupuk subsidi di pasar dan toko pupuk.

    Kebijakan bantuan kepada petani dalam bentuk pupuk subsidi ternyata telah menimbulkan beberapa masalah baru (residual effect) antara lain disparitas harga pupuk di pasar yang memerlukan tata niaga dan pengendalian rantai pasokan.

    Bagaimana dan siapa yang mengawasi tata niaga pupuk subsidi mulai dari pabrik pupuk hingga ke tangan petani?

    Hal mendasar lainnya adalah rendahnya penetrasi dan integrasi data Kartu Tani dimana antara Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan Sistem Elektronik Kebutuhan Dasar Kelompok (e-RDKK) belum terintegrasi 100% dengan data kependudukan (NIK) Kementerian Dalam Negeri.

    Deretan permasalahan ini menyebabkan tingginya ketidaktepatan sasaran penyaluran pupuk subsidi.

    Sebagai usulan solusi, Ganda menyebut bahwa perbaikan tata niaga pupuk oleh Pemerintah dan BUMN Pupuk Indonesia Holding Company mendesak dilakukan dengan menghapus pupuk subsidi sehingga tidak ada lagi disparitas harga di pasar.

    “Hal ini juga akan mendorong diversifikasi dan inovasi pupuk di tingkat produsen pupuk dan petani. Berikan subsidi petani dalam bentuk tunai langsung ke rekening petani melalui Kartu Tani” pungkas Ganda kepada desapedia.id pada Selasa (19/1). (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,353,834
    Kasus Positif
    Updated on 3 March 2021 - 21:24 WIB 21:24 WIB

    Indeks Berita

    Gus Menteri Minta Digitalisasi Arsip Kemendes PDTT

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyambangi Perpustakaan Kementerian Desa PDTT yang...

    Mendes PDTT Minta Kades untuk Aktif Cegah Karhutla

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara...

    Pemerintah Ingin Pengurus BUMDes Raih Gelar Sarjana, Kadis PMPD...

    Jakarta, desapedia.id – Mengingat tantangan besar yang akan dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengeluarkan kebijakan tentang afirmasi...

    60 Persen Pengurus BUMDes Hanya Lulusan SMA

    Jakarta, desapedia.id – Ditengah pekan ini (16/2), Kementerian Dalam negeri merilis data tentang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa atau...

    8 Persen Desa Sudah Terima Dana Desa

    Jakarta, desapedia – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 72 triliun yang...

    Berita Terkait