28 C
Jakarta
Rabu, 3 Maret 2021
Beranda Nasional AWI Ingatkan Rehabilitasi Mangrove jadi Proyek Bancakan, Bisa Kena...

AWI Ingatkan Rehabilitasi Mangrove jadi Proyek Bancakan, Bisa Kena OTT KPK

Rekomendasi

Lainnya

    Ketua Agraria Watch Indonesia (AWI): Jadi Sumber Masalah, PPAT Sebaiknya Ditiadakan

    Jakarta, desapedia.id – PPAT pembuat Akta Jual Beli Tanah, sudah selayaknya ditiadakan. Sebab sebagian besar masalah pertanahan bersumber dari...

    PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Dorong Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital di Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)....

    Pemerintah Ingin Pengurus BUMDes Raih Gelar Sarjana, Kadis PMPD Magetan: Sebaiknya Pendidikan Non Formal

    Jakarta, desapedia.id – Mengingat tantangan besar yang akan dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Mendes PDTT Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Agraria Watch Indonesia atau AWI mengingatkan pemerintah agar menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan kebijakan rehabilitasi mangrove.

    Keterbukaan, Akuntabilitas, Partisipasi dan Pelibatan masyarakat dalam bentuk padat karya menjadi fundamental terutama dalam situasi pandemi COVID 19.

    Ketua AWI, Ganda Situmorang dalam siaran persnya yang dikirmkan ke redaksi desapedia.id pada Selasa (19/1) mengingatkan jangan sampai proyek rehabilitasi mangrove jadi ajang serial OTT KPK  berikutnya.

    Pemerintah, secara kelembagaan telah melakukan pembagian pelaksanaan tugas dan fungsi untuk melakukan rehabilitasi. Dalam RPJMN, Kementrian Kelautan dan Perikanan menargetkan penanaman mangrove seluas  350 ha/tahun, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1500 ha/tahun dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menargetkan rehabilitasi seluas 600.000 ha dalam 4 tahun.

    Rehabilitasi hutan mangrove menjadi salah satu program pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau. Dari sisi pendanaan, pemerintah telah merumuskan strategi rehabilitasi hutan mangrove melalui berbagai sumber:

    (1) pendanaan bersumber dari APBN Kementrian yang akan dialokasikan melalui KLHK dan KKP;

    (2) DAK Fisik yang akan disalurkan melalui pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah;

    (3) pendanaan bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi yang dilaksanakan oleh daerah penghasil SDH;

    (4) Pendanaan direncanakan bersumber dari CSR;

    (5) Dana desa;

    (6) Hibah dan pinjaman luar negri dan

    (7) mekanisme perdagangan karbon.

    Selanjutnya, arah pengelolaan mangrove akan direalisasikan dengan 4 tahapan : pertama, adalah memperkuat database mangrove; kedua, melakukan kolaborasi pendanaan dan kegiatan antar pihak seperti KKP, KLHK dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi; ketiga, memperkuat perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi.

    Terakhir, yaitu dengan melakukan upaya yang terintegrasi dan terkonsentrasi seperti melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove, serta memastikan perlindungan/pemanfaatan hutan mangrove diatur dalam kebijakan penataan ruang.

    “Semoga dengan kebijakan rehabilitasi hutan mangrove yang melibatkan peran serta masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran estetis, ekologis dan ekonomis hutan mangrove yang akan bermanfaat juga bagi generasi kini dan nanti”, tegas Ganda. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,353,834
    Kasus Positif
    Updated on 3 March 2021 - 21:24 WIB 21:24 WIB

    Indeks Berita

    Gus Menteri Minta Digitalisasi Arsip Kemendes PDTT

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyambangi Perpustakaan Kementerian Desa PDTT yang...

    Mendes PDTT Minta Kades untuk Aktif Cegah Karhutla

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara...

    Pemerintah Ingin Pengurus BUMDes Raih Gelar Sarjana, Kadis PMPD...

    Jakarta, desapedia.id – Mengingat tantangan besar yang akan dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengeluarkan kebijakan tentang afirmasi...

    60 Persen Pengurus BUMDes Hanya Lulusan SMA

    Jakarta, desapedia.id – Ditengah pekan ini (16/2), Kementerian Dalam negeri merilis data tentang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa atau...

    8 Persen Desa Sudah Terima Dana Desa

    Jakarta, desapedia – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 72 triliun yang...

    Berita Terkait