33.5 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Audiensi dengan Komite I DPD RI, PUSTAKA Jelaskan 3...

Audiensi dengan Komite I DPD RI, PUSTAKA Jelaskan 3 Alasan Indonesia perlu Memiliki UU yang Mengatur Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Forum Komunikasi Masyarakat Adat melakukan audiensi dengan Komite I DPD RI pada Selasa (28/1) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan audiensi ini dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Dr. Agustin Teras Narang dan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik

    Audiensi ini membahas tentang Rancangan Undang – Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) yang telah masuk menjadi prioritas Prolegnas 2020.

    Direktur Eksekutif Pusat Kajian Etnografi dan Hak Komunitas Masyarakat Adat (PUSTAKA) Yando Zakaria yang hadir dalam audiensi ini, menjelaskan tentang 3 alasan bagi Indonesia perlu memiliki UU yang mengatur pengakuan hak masyarakat adat.

    Yando menjelaskan, pertama Alasan yuridis yang mencakup masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional serta masyarakat adat disebut dalam konstitusi UUD 1945. Di alasan yuridis ini, jelas Yando, hukum adat menjadi salah satu sumber hukum nasional dan pemberlakuan sejumlah peraturan perundang-undangan nasional selama ini ada yang merugikan pihak masyarakat adat dan bertentangan dengan aturan yang dimiliki dan/atau dipahami oleh masyarakat adat.

    Kedua, lanjut Yando, alasan filosofis, artinya tidak seluruh urusan kenegaraan dan kehidupan sehari-hari warganegaranya harus diatur dan diurus oleh lembaga-lembaga negara dan/atau pemerintahan. “Warga negara memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri”, ujarnya.

    Yang ketiga, menurut Yando, terkait alasan soiologis. Artinya, negara-bangsa Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, baik secara harizontal maupun vertical dan negara harus turun tangan mengatur keseimbangan hubungan para pihak di dalam tatatan masyarakat yang majemuk itu.  (Red)

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 17:43 WIB 17:43 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait