28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Nasional Audiensi dengan Komite I DPD RI, PUSTAKA Jelaskan 3...

Audiensi dengan Komite I DPD RI, PUSTAKA Jelaskan 3 Alasan Indonesia perlu Memiliki UU yang Mengatur Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Jakarta, desapedia.id – Forum Komunikasi Masyarakat Adat melakukan audiensi dengan Komite I DPD RI pada Selasa (28/1) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan audiensi ini dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Dr. Agustin Teras Narang dan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik

    Audiensi ini membahas tentang Rancangan Undang – Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) yang telah masuk menjadi prioritas Prolegnas 2020.

    Direktur Eksekutif Pusat Kajian Etnografi dan Hak Komunitas Masyarakat Adat (PUSTAKA) Yando Zakaria yang hadir dalam audiensi ini, menjelaskan tentang 3 alasan bagi Indonesia perlu memiliki UU yang mengatur pengakuan hak masyarakat adat.

    Yando menjelaskan, pertama Alasan yuridis yang mencakup masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional serta masyarakat adat disebut dalam konstitusi UUD 1945. Di alasan yuridis ini, jelas Yando, hukum adat menjadi salah satu sumber hukum nasional dan pemberlakuan sejumlah peraturan perundang-undangan nasional selama ini ada yang merugikan pihak masyarakat adat dan bertentangan dengan aturan yang dimiliki dan/atau dipahami oleh masyarakat adat.

    Kedua, lanjut Yando, alasan filosofis, artinya tidak seluruh urusan kenegaraan dan kehidupan sehari-hari warganegaranya harus diatur dan diurus oleh lembaga-lembaga negara dan/atau pemerintahan. “Warga negara memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri”, ujarnya.

    Yang ketiga, menurut Yando, terkait alasan soiologis. Artinya, negara-bangsa Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, baik secara harizontal maupun vertical dan negara harus turun tangan mengatur keseimbangan hubungan para pihak di dalam tatatan masyarakat yang majemuk itu.  (Red)

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Berita Terkait