28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Nasional Audiensi Dengan Komite I DPD RI, DPRD Kotamobagu Pertanyakan...

Audiensi Dengan Komite I DPD RI, DPRD Kotamobagu Pertanyakan Dana Desa dan Dana Kelurahan 2020

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Jakarta, desapedia.id – DPRD Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara berkesempatan melakukan audiensi dengan Komite I DPD RI pada hari ini (23/1) di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam audiensi tersebut, rombongan DPRD Kota Kotamobagu diterima oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Jafar Alkatiri.

    Dalam sambutan pengantarnya, Jafar yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Sulawesi Utara ini mengatakan dirinya terus memantau perkembangan rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) meskipun kebijakan moratorium DOB sampai saat ini masih belum dicabut oleh Presiden Joko Widodo.

    “Kita ada diperingkat atas, ampres (amanat presiden) sudah ada, jadi kalau dua Peraturan Pemerintah ini diterbitkan, Provinsi BMR otomatis menjadi Provinsi baru”, tegas Jafar dihadapan rombongan DPRD Kota Kotamobagu.

    Juru bicara rombongan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Kota Kotamobagu, Agus Suprijanta menjelaskan, kehadiran dirinya beserta anggota lainnya dari berbagai fraksi ke Komite I DPD RI ini selain mempertanyakan tentang perkembangan rencana pembentukan Provinsi BMR, juga ingin mempertanyakan tentang pelaksanaan kebijakan Dana Desa dan Dana Kelurahan di Kotamobagu.

    “Kami ini Kota, tetapi ada 15 Pemerintah Desa didalamnya, selebihnya Kelurahan. Soal Dana Desa ini, mohon Pimpinan jelaskan mekanisme penyalurannya. Terkait Alokasi Dana Desa (ADD) walapun bersumber dari DAU namun terus terang ini membebani APBD kami yang hanya sekitar Rp. 700–an miliar. Begitupun dengan Dana Kelurahan yang dulu diwajibkan oleh pusat. Sampai saat ini kami belum anggarkan di APBD karena keterbatasan anggaran. Akhirnya banyak anggaran yang kami pangkas. Kami minta Komite I DPD RI untuk mengadvokasikan soal Dana Kelurahan ini”, tegas Agus yang berasal dari Fraksi Partai Hanura ini.

    Menanggapai aspirasi dari DPRD Kota Kotamobagu ini, Jafar berjanji akan membahasnya bersama dengan Kemendagri, Kemendes PDTT dan Kementerian Keuangan pada minggu depan saat digelar Rapat Dengar Pendapat.

    Terkait Dana Desa, lanjut Jafar, 15 desa di Kotamobagu mendapat alokasi Dana Desa tahun 2020 ini sebesar Rp. 22,5 miliar dan tahapan penyalurannya yaitu 40 persen di tahap pertama, 40 persen tahap kedua dan 20 persen tahap ketiga.

    “Tetapi saya juga minta Walikota Kotamobagu untuk pro aktif dengan pemerintah pusat terutama yang menyangkut Dana Desa dan Dana Kelurahan”, tegas Jafar.   (Red)

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Berita Terkait