31.8 C
Jakarta
Minggu, 17 Mei 2020
Beranda Desa Asosiasi Pemerintah Desa di Pusaran Pemilu

Asosiasi Pemerintah Desa di Pusaran Pemilu

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra Putih ke China

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi Desa Melawan COVID–19 dan eHDW

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui keberadaan sejumlah organisasi perangkat desa rentan digunakan untuk tujuan politik.

    Tjahyo mengungkapkan, dirinya juga melihat organisasi perangkat desa tersebut digunakan untuk kepentingan dalam ajang Pemilu 2019.

    “Banyak gerakan politik yang memanfaatkan kepala desa dan asosiasi perangkat desa,” kata Tjahyo, belum lama ini.

    Dia menyebut fenomena ini terjadi lantaran banyaknya organisasi perangkat desa. Padahal, itu rentan memecah persatuan.

    “Harusnya satu organisasi, organisasi kepala desa, organisasi mantan kepala desa, satu organisasi perangkat desa. Jangan digerakkan oleh elemen-elemen politik,” ucapnya. “Saya kira rentan untuk menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, dan kesatuan,” sambungnya.

    Terkait pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut, Desapedia.id akhir pekan ini melakukan wawancara eksklusif dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Agung Heri. Berikut petikannya:

    Apa komentar Bapak menanggapi pernyataan Mendagri tersebut?

    Tidak dipungkiri bahwa kepala desa dan perangkat desa adalah aparatur pemerintah terdepan sekaligus pemimpin tokoh panutan masyarakat di desa. Sehingga tidak salah kalau ada kelompok atau peserta kontestan pemilu baik Pileg, Pilkada, Pilpres mendekat untuk menarik simpati mendulang masa konstituen di wilayah. Di sisi lain yg menjadi menarik bagi peserta Pemilu, Kades dipilih langsung oleh warga desa. Sehingga secara otomatis pasti memiliki masa yg mendukung dan loyalis di desanya.

    Bagaimana Apdesi pimpinan (Ketua Umum) Sindawa Tarang dan Bapak (Sekjen) waktu Pilpres lalu?

    Apdesi sebagai asosiasinya Kades dan perangkat desa se-Indonesia sudah barang tentu rumah bersama untuk memiliki tujuan berkumpul, berserikat bersama untuk menunjang tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di desa serta kesejahteraan anggota, berjalan sesuai dengan azas serta tujuan didirikannya Apdesi.

    Dalam mencapai tujuan tersebut, DPP Apdesi menjalin hubungan baik dengan Parpol, lembaga pemerintahan, maupun personal atau pihak swasta ketiga yang sinkron dalam kerjasama dan komunikasi yang saling mengutungkan.

    Disamping itu Kades dan perangkat desa secara konstitusi di berikan hak memilih dalam Pilpres/Pemilu sehingga dalam menggunakan hak pilihnya DPP Apdesi menghimbau agar memilih pemimpin atau wakil rakyat yang peduli dengan desa, punya dedikasi tinggi, memiliki kredibilitas, akuntabilitas, sportifitas serta pribadi yang santun, cerdas, mudah menjalin komunikasi dengan aparatur pemerintah desa.

    Apa usulan Bapak terkait perbaikan peran Apdesi ke depannya dalam memperkuat pemerintah desa di seluruh Indonesia ?

    Apdesi merupakan asosiasinya aparatur desa yang dibentuk sejak tahun 2005/2006, mestinya menjadi wadah bersama dalan sinkronisasi antara aparatur pemerintah desa dengan supra desa (Pemkab, Pemprov, pemerintah pusat), serta pihak pemangku kebijakan lainnya dalam memperkuat esensi ruh desa yang sesungguhnya.

    Desa ada sebelum Indonesia lahir, sehingga kejayaan, kemakmuran, kedamaian dalam bingkai kebhinekaan mestinya dimulai dengan menata desa secara menyeluruh di seluruh NKRI. Desa tertata maju sejahtera secara otomatis Indonesia jaya.

    Pemerintah pusat mestinya mengatur regulasi terkait asosiasi pemerintah desa hanya ada satu, karena pemerintah desa itu hanya satu di tingkat desa masing masing di tatanan pemerintahan.

    Kalau ada organisasi lain yang bergerak di bidang/ruang lingkup desa tidak menggunakan nama organisasi pemerintah desa, sehingga tidak terkesan aparatur pemerintah desa terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok wadah organisasi. Misalnya saja seperti APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi) APKASI (asosiasi Pemerintah Kabupaten), dan lainnya.

    Disisi lain, azas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa rekognisis dan subsidiaritas sehingga desa sebagai self goverment comunity sudah semestinya desa diakui sebagai sebuah entitas yang ada dan diakui sebagai bagian dari NKRI dan menjadi prioritas utama dalam menemukan penataan yang lebih baik demi kemajuan, kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu selaras dengan slogan Apdesi: “Dari Desa untuk Pranata Nusantara”. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    17,025
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra...

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh berbagai kalangan. Hal ini terkait...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim...

    Berita Terkait