27.7 C
Jakarta
Kamis, 2 Juli 2020
Beranda Nasional APDESI Tolak RUU BUMDes

APDESI Tolak RUU BUMDes

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Langkah Panitia Perancang Undang–Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI) yang akan menyusun Rancangan UU Badan Usaha Milik Desa (RUU BUMDes) terus mendapat kritikan.

    Jajaran kepengurusan Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI) di tigkat pusat sampai daerah menolak RUU BUMDes tersebut.

    Melalui Ketua Umum APDESI, Suhardi Buyung menegaskan payung hukum tentang BUMDes sudah jelas tertera dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

    “Memang ada masalah dalam pengelolaan BUMDes. Tetapi juga banyak BUMDes yang sudah maju kok. Penguatan BUMDes pada Sumber Daya Manusia atau SDM – nya, bukan membuat UU baru”, tegas Buyung.

    Ketua Umum APDESI ini juga menambahkan, pihaknya dari DPP APDESI dan jajaran pengurus APDESI di beberapa provinsi akan menginisiasi dialog dengan Ketua DPD RI untuk membahas soal penguatan UU Desa, bukan malah mencoba untuk menyusun UU baru yang dianggapnya akan menggerogoti UU Desa.

    Menanggapi penolakan APDESI terhadap RUU BUMDes, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. Abdul Kholik mengatakan, dari segi kebutuhan kegiatan atau program PPUU DPD RI dirinya bisa memahami.

    Namun demikian lanjut anggota DPD RI dari Dapil Jateng ini, dari sisi substansi, RUU BUMDes ini sulit diterima urgensinya.

    “Kalau itu dibuat UU lagi, hanya karena Peraturan Pemerintah (PP) tumpang tindih, sulit diterima ya urgensinya. Kami di Komite I akan menjadikan materi ini sebagai materi pengawasan Komite I untuk meluruskan”, tegas Abdul Kholik.  (Red)

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    56,385
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan...

    Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka 8 pada UU nomor 2...

    UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang...

    Jakarta, desapedia.id – Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari UU nomor 6/2014 tentang Desa. Pengajar...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan dana desa yang merupakan amanat...

    Berita Terkait