29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Apdesi Tanggapi Mendes PDTT Soal Pendamping Desa: Perlu Evaluasi...

Apdesi Tanggapi Mendes PDTT Soal Pendamping Desa: Perlu Evaluasi Total, Serahkan Pendampingan ke Dinas PMPD Kabupaten Sesuai UU Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan desapedia.id sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan tahun 2020 ini pihaknya akan melakukan moratorium pengisian kekurangan pendamping desa dan ingin fokus ke capacity building atau pengembangan kapasitas.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) Suhardi Buyung menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Mendes PDTT tersebut. Menurutnya, akan ada perubahan lebih baik di Pemerintah Desa kalau Pendamping Desa ditingkatkan kapasitasnya agar para pendamping memahami tugas – tugas  nya.

    “Soal pendamping desa ini perlu evaluasi total”, tegas Buyung.

    Senada dengan Buyung, Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Muhammad Gazali menyatakan, yang diharapkan oleh desa sesungguhnya adalah pendamping desa yang mengerti tentang kataktristik dari berbagai sudut pandang desa tersebut.

    Menurutnya, rekrutmen pendamping desa selama ini benar–benar belum selektif.

    “Diutamakan adalah orang desa setempat untuk PLD, PD harusnya orang kecamatan setempat, dan TA orang kabupaten setempat. Yang terjadi sekarang bukan seperti itu, akibatnya pendamping desa tidak maksimal”, ujar Gazali.

    Gazali menambahkan, idealnya sesuai UU Desa yang bertanggungjawab penuh atas bimbingan dan arahan  terhadap desa itu adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) di Pemerintah Kabupaten.

    “Pendamping desa hanya sifatnya membantu. Jadi kalau Dinas PMPD bekerja secara maksimal dan penuh tanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai UU Desa maka tidak perlu lagi adanya pendamping. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggaji pendamping desa seluruh Indonesia, pasti mahal sekali. Lebih baik serahkan ke Dinas PMPD dan Pemdes. Kami setuju dengan Pak Mendes, sekalian saja tinjau ulang adanya kebijakan Pendamping Desa ini sebab keberadaanya tidak maksimal dan menguras APBN untuk Honor dan tunjangannya”, jelasnya.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait