25.8 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Nasional Apdesi Tanggapi Mendes PDTT Soal Pendamping Desa: Perlu Evaluasi...

Apdesi Tanggapi Mendes PDTT Soal Pendamping Desa: Perlu Evaluasi Total, Serahkan Pendampingan ke Dinas PMPD Kabupaten Sesuai UU Desa

Rekomendasi

Lainnya

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI Desak DPD RI Bertindak

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan desapedia.id sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan tahun 2020 ini pihaknya akan melakukan moratorium pengisian kekurangan pendamping desa dan ingin fokus ke capacity building atau pengembangan kapasitas.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) Suhardi Buyung menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Mendes PDTT tersebut. Menurutnya, akan ada perubahan lebih baik di Pemerintah Desa kalau Pendamping Desa ditingkatkan kapasitasnya agar para pendamping memahami tugas – tugas  nya.

    “Soal pendamping desa ini perlu evaluasi total”, tegas Buyung.

    Senada dengan Buyung, Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Muhammad Gazali menyatakan, yang diharapkan oleh desa sesungguhnya adalah pendamping desa yang mengerti tentang kataktristik dari berbagai sudut pandang desa tersebut.

    Menurutnya, rekrutmen pendamping desa selama ini benar–benar belum selektif.

    “Diutamakan adalah orang desa setempat untuk PLD, PD harusnya orang kecamatan setempat, dan TA orang kabupaten setempat. Yang terjadi sekarang bukan seperti itu, akibatnya pendamping desa tidak maksimal”, ujar Gazali.

    Gazali menambahkan, idealnya sesuai UU Desa yang bertanggungjawab penuh atas bimbingan dan arahan  terhadap desa itu adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) di Pemerintah Kabupaten.

    “Pendamping desa hanya sifatnya membantu. Jadi kalau Dinas PMPD bekerja secara maksimal dan penuh tanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai UU Desa maka tidak perlu lagi adanya pendamping. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggaji pendamping desa seluruh Indonesia, pasti mahal sekali. Lebih baik serahkan ke Dinas PMPD dan Pemdes. Kami setuju dengan Pak Mendes, sekalian saja tinjau ulang adanya kebijakan Pendamping Desa ini sebab keberadaanya tidak maksimal dan menguras APBN untuk Honor dan tunjangannya”, jelasnya.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 02:13 WIB 02:13 WIB

    Indeks Berita

    Memperkuat Akses Permodalan Harus Diikuti Penguatan SDM dan Tata...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke–43, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Jawa Timur...

    Di Talkshow Kades Iwan, Ketua Komite I DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang tayang secara langsung di TV Desa setiap selasa pukul 18.30 WIB, pada...

    Kemampuan Digitalisasi BUMDesa Akan Terus Ditingkatkan

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri acara puncak Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang bertajuk...

    Kecam Tuduhan Mensos Risma, Ini Penjelasan Apdesi  

    Jakarta, desapedia.id – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP APDESI), Agung Heri Susanto memberikan tanggapannya atas pemberitaan di berbagai...

    Papdesi Tuntut Mensos Risma Minta Maaf dan Cabut Pernyataan

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pernyataannya yang dilansir sejumlah media massa, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, Kementerian Sosial menerima banyak pengaduan soal penyaluran bantuan sosial...

    Berita Terkait