28.3 C
Jakarta
Jumat, 15 Mei 2020
Beranda Daerah APDESI Sambut Baik Rencana Ridwan Kamil Menambah Jumlah Desa...

APDESI Sambut Baik Rencana Ridwan Kamil Menambah Jumlah Desa di Jabar

Rekomendasi

Lainnya

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra Putih ke China

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Korupsi Dana Desa oleh Kades Semakin Masif

    Jakarta, desapedia.id - Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 telah mengamanatkan Dana Desa dianggarkan sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan...

    Ini Loh Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2020

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp72 triliun pada tahun 2020. Dana Desa tersebut akan...

    Bandung, desapedia.id – Ketua DPD Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Jawa Barat, Warson Mawardie, menyambut baik rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menambah jumlah desa di Jabar.

    “Saya sangat setuju dengan pamekaran desa. Sebab, di Jawa Barat banyak desa dengan jumlah penduduk di atas 12 ribu,” kata Warson kepada desapedia.id, Jum’at (23/8/2019).

    Dia menilai, desa di Jabar harus dimekarkan agar pembangunan lebih cepat teratasi. “Pemekaran desa-desa di wilayah Jabar tentunya akan semakin mempercepat proses pembangunan,” ujar Warson.

    Sebelumnya, mengutip laman Kompas.com, Gubernur Jabar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil tengah mengkaji rencana pemekaran untuk tingkat desa di Jabar.

    Merujuk pada data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), saat ini Jabar memiliki 5.312 desa dengan luas wilayah mencapai 35.000 kilometer persegi.

    “Urgensinya itu datang dari pelayanan publik yang mungkin datang terlalu jauh, maka saya cenderung pemekaran desa dan pemekaran tingkat dua. Masih dikaji, kan kuncinya begini, orang berbicara pemekaran lihat urgensinya,” ujar Emil.

    Dengan populasi penduduk sekitar 48 juta jiwa, Emil berharap pemekaran desa jadi solusi untuk memberikan pelayanan yang efisen bagi masyarakat.

    Penambahan jumlah desa, kata Emil, akan berbanding lurus dengan jumlah bantuan pemerintah pusat pemerintah daerah.

    “Jadi uang dari pusat itu turunnya ke daerah tingkat dua bukan ke provinsi, makanya enggak relevan pemekaran provinsi mah, gak ngaruh. Yang berpengaruh itu adalah pemekaran tingkat dua, nambah 10 daerah aja itu uang masuk triliun-triliun dari pusat, karena berbanding lurusnya dengan jumlah daerah,” paparnya.

    “Jadi itu sedang dikaji, banyak desa yang terlalu luas juga sehingga pelayanan kepala desanya terlalu jauh, kasihan,” tambahnya.

    Menurut Kepala DPMD Dedi Sopandi, keinginan itu sangat rasional.

    Jabar, kata Dedi, yang memiliki populasi seperlima penduduk nasional hanya punya 5.312 desa. Sementara Jawa Tengah punya 34,5 juta penduduk memiliki 7.809 desa di luas wilayah sekitar 32.800 kilometer persegi.

    “Artinya kalau dilihat dari aspek penduduk dibandingkan dengan provinsi tetangga Jawa Tengah, maka kalau kita bagi perbandingannya berarti desa di Jawa Barat itu idealnya ada 10.876 desa,” ungkap Dedi.

    Menurut Dedi, tujuan dari pemekaran adalah mendekatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan.

    Selain itu, pemekaran juga akan berdampak pada percepatan pembangunan dan wilayah pengabdian akan lebih terukur.

    “Sehingga percepatan ekonomi bisa berjalan lebih cepat serta semangat untuk menyediakan layanan publik di berbagai sektor wilayah pengabdian yang lebih sedikit atau kecil. Hampir seluruh wilayah di Jawa Barat layak dilakukan pemekaran desa, diluar kabupaten yang baru terbit seperi Banjar,” jelasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,006
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Ketua Papdesi Sulut: 50 Persen Desa di Sulut Sudah...

    Jakarta, desapedia.id - Ketua DPD Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Sulawesi Utara, Badriyah dalam wawancaranya dengan...

    Profesor Riset LIPI Bicara Dampak Positif dan Negatif Covid–19...

    Jakarta, desapedia.id – Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. R. Siti Zuhro, mengemukakan bahwa dampak Covid–19 terhadap pemerintahan desa juga sangat jelas,...

    Lawan Covid-19 di DKI Jakarta, KPN Lakukan Aksi Penyemprotan...

    Jakarta, desapedia.id - Relawan Jokowi yang tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita ( KPN), Rabu (22/4) menggelar aksi penyemprotan disinfektan di kawasan pemukiman Semper Barat,...

    Lotus Kita Salurkan Sembako untuk Warga Terdampak Covid 19...

    Jakarta, desapedia.id – Jelang memasuki Ramadhan 1441 H, Yayasan Lotus Kita menyalurkan 300 paket Sembako kepada warga terdampak secara ekonomi di masa pandemi Covid...

    Perbup Belum Ada, Penggunaan Dana Desa untuk Covid-19 Terkendala

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk penanggulangan Covid-19 di desa-desa. Berbagai kebijakan itu terdiri dari Peraturan Menteri Desa PDTT nomor...

    Berita Terkait