29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Daerah Apdesi Riau: Kasus Korupsi Dana Desa di Kampar Harus...

Apdesi Riau: Kasus Korupsi Dana Desa di Kampar Harus Jadi Pembelajaran

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Rawan Politik Uang, Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Pilkades

    Palangkaraya, desapedia.id – Program keuangan desa menjadi yang terbaik diantara 6 rencana aksi strategis nasional pencegahan korupsi. Bukan hanya itu...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Pekanbaru, desapedia.id – Diduga melakukan korupsi Dana Desa, Miswoyanto, Mantan Kepala Desa Gerbang Sari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, ditangkap polisi pada Minggu (28/7/2019).

    Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Riau, Syofian, SH. MH. Dt. Majosati, mengatakan, Miswoyanto ditangkap Polres Kampar di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya tersangka dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan pemeriksaan dengan dugaan penyelewengan Dana Desa tahun 2016 senilai Rp316 juta.

    “Kami apresiasi terhadap pihak kepolisian meskipun kejadian perkaranya ada tahun anggaran 2016 yang lalu. Ini membuktikan bahwa tindak pidana tidak akan terhapus kecuali sudah kedaluarsa seperti yang ditentukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana),” kata Syofian kepada Desapedia.id, Senin (29/7/2019).

    Menurut Syofian, kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi kepala desa lainnnya di seluruh Indonesia. “Tentunya harus berkaca dari kasus-kasus serupa agar tidak terjadi lagi. Karena itu, pelaksanaan DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) wajib dikerjakan sesuai dengan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang telah di sepakati bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa),” ujarnya.

    Di sisi lain, Syofian mengharapkan pemerintah daerah agar bisa melakukan pembekalan kepada Kades melalui bimbingan teknis guna pendalaman tugas pokok dan fungsi masing-masing Kades. “Termasuk pentingnya sinkronisasi lembaga pemerintah desa dan BPD di masing-masing desa.”

    Di samping itu, Syofian mengungkapkan kendala para kades dan perangkatnya dalam pelaksanaan Dana Desa di Riau. Menurutnya, pencairan tahap akhir Dana Desa dan Alokasi Dana Desa selalu dicairkan pada minggu kedua bulan Desember.

    Akibatnya, pengerjaan fisik kegiatan desa nyaris tidak bisa dilaksanakan lantaran takut kehabisan waktu dan masa anggaran berakhir. “Sehingga dana tersebut selalu diSiLPAkan (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Dana SiLPA inilah yang selalu kawan-kawan kepala desa terpeleset dalam penggunaannya,” ungkapnya.

    Karena itu, Syofian meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memerintahkan bupati seluruh indonesia agar dapat mencairkan Dana Desa tepat pada waktunya. “Sehingga kepala desa lebih leluasa dalam menjalankan kegiatan desa,” tutup Syofian. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Berbekal Laporan dari Inspektorat Daerah, Polri dan Kejaksaan Tangkap...

    Jakarta, desapedia.id – Korupsi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) masih saja terus terjadi...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    Puskesmas Setu I Tes Swab 230 Orang dengan Risiko...

    Bekasi, desapedia.id - UPT Puskesmas Setu I melakukan tes swab terhadap 230 orang yang rentan terpapar virus Corona atau Covid-19. Pemeriksaan diprioritaskan terhadap warga...

    Berita Terkait