25.8 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Daerah Apdesi Kabupaten Nias: Tak Ada Paksaan untuk Bimtek Aparatur...

Apdesi Kabupaten Nias: Tak Ada Paksaan untuk Bimtek Aparatur Pemerintah Desa

Rekomendasi

Lainnya

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Mendes PDTT Pastikan Ruang Isolasi Desa Mampu Tampung 45.710 Pasien Covid–19

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, ruang isolasi desa mampu menampung...

    Langgar PPKM Darurat, Kades Ini Didenda Rp 48 Ribu

    Banyuwangi, desapedia.id – Bertempat di Kantor Desa, Kepala Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Asmuni menggelar hajatan resepsi pernikahan...

    Gido, desapedia.id – Aparatur pemerintah desa di Kabupaten Nias hampir setiap tahunnya melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) ke luar daerah.

    Menanggapi kegiatan yang biasanya diikuti kepala desa dan perangkatnya tersebut, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Nias, Sabayuti Gulo, mengatakan, tidak ada paksaan bagi pemerintah desa untuk ikut serta dalam kegiatan Bimtek.

    “Bimtek itu bukan paksaan. Jadi wajib atau tidak wajibnya untuk ikut serta dalam Bimtek tergantung perencanaan APBdes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) masing-masing,” kata Sabayuti kepada Desapedia.id, Kamis (30/5/2019).

    Menurut Sabayuti, jika pemerintah desa memandang perlu mengikuti Bimtek, tentunya harus dianggarkan dan disesuaikan dengan kebutuhan.

    “Misalnya di desa bersangkutan ada pejabat yang baru diangkat, maka perlu diberikan pengenalan dan pemahaman atas tugas pokok dan fungsinya melalui Bimtek,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menilai, Bimtek memang penting untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam pengolahan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Tapi, jika materinya sama saja setiap tahun dan hanya diikuti aparatur desa yang sama juga, maka hal itu hanya membebani APBdes saja.

    “Karena itu saya mengimbau kepada seluruh teman-teman kepala desa agar lebih mempertimbangkan perioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana untuk tahun 2019 ini telah diatur dalam Permendesa 16 tahun 2018,” ucapnya.

    Kendati begitu, Sabayuti tidak mempermasalahkan jika memang ada pemerintah desa yang sudah terlanjur mengalokasikan anggaran Bimtek pada tahun ini. “Itu tidak masalah, tapi boleh juga ditunda sehingga menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) untuk tahun anggaran berikutnya,” papar Sabayuti yang saat ini lolos sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias periode 2019-2024.

    “Sekali lagi saya tegaskan tidak menjadi beban dan paksaan bagi setiap desa untuk mengikuti Bimtek di luar daerah,” sambungnya.

    Dia juga mengungkapkan, ada banyak lembaga swasta yang menawarkan undangan Bimtek kepada pemerintah desa, tapi sayangnya lembaga-lembaga itu belum tentu kredibel dan benar-benar fokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa.

    “Jangan-jangan mereka orientasinya hanya bisnis, ini guyon (bercanda) lho, jangan dibenarkan nanti dibilang fitnah,” tutup Sabayuti tersenyum santai. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 02:13 WIB 02:13 WIB

    Indeks Berita

    Mendes PDTT Pastikan Ruang Isolasi Desa Mampu Tampung 45.710...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, ruang isolasi desa mampu menampung...

    Polres Bekasi Bersama Pemdes Mekarwangi Gelar Vaksinasi Covid-19

    Bekasi, desapedia.id - Demi mendukung percepatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Bekasi, Polres Bekasi bersama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Mekarwangi menggelar kegiatan Vaksinasi Presisi yang...

    Tekan Penyebaran Covid-19, Dana Desa Keluarkan Rp4,01 Triliun untuk...

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah menggunakan Dana Desa untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di desa. Per tanggal 19 Juli 2021, Dana Desa...

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang...

    Karang Taruna Desa Cijengkol Salurkan Bantuan Sembako untuk Yatim,...

    Bekasi, desapedia.id - Karang Taruna Desa Cijengkol menyalurkan bantuan paket sembako kepada anak-anak yatim, dhuafa dan warga lanjut usia (lansia) yang berada di wilayah...

    Berita Terkait