28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Desa Apdesi: Desa Belum Sepenuhnya Dilibatkan dalam Kegiatan Restorasi Gambut

Apdesi: Desa Belum Sepenuhnya Dilibatkan dalam Kegiatan Restorasi Gambut

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Jakarta, desapedia.id – Kebakaran lahan gambut di sejumlah wilayah di Indonesia sejauh ini makin memburuk. Di Kalimantan Barat saja, ada 357 titik api yang terpantau oleh satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

    Sedangkan di Provinsi Jambi, menurut catatan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, sampai dengan Agustus 2018 ini luas kebakaran hutan di Provinsi Jambi sudah mencapai 460 hektar, dan 20 persennya berada dikawasan gambut. Pemerintah setempat menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Jambi masih akan berlaku hingga November 2018 mendatang.

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi), Iwan Sulaiman Soelasno, menilai, maraknya kembali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) termasuk di beberapa lahan gambut menunjukan bahwa upaya pencegahan dari semua pihak belum berjalan maksimal. Termasuk masih lemahnya pelibatan desa dalam kegiatan restorasi gambut selama ini.

    Iwan yang juga owner desapedia.id ini, meminta Badan Restorasi Gambut (BRG) yang telah mempunyai program Desa Peduli Gambut (DPG) selama ini untuk bekerja lebih maksimal dalam melibatkan desa di kegiatan-kegiatan restorasi gambut sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran lahan gambut.

    Iwan juga menyayangkan lemahnya koordinasi antara BRG dengan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi lahan gambut yang juga memiliki program Desa Peduli Gambut.

    Menurutnya, sebagai lembaga negara, BRG harusnya lebih proaktif ketimbang perusahaan-perusahaan pemilik konsesi lahan gambut itu dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dari program Desa Peduli Gambut, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang ada di areal gambut.

    “BRG harus tegas kepada semua perusahaan pemilik konsesi lahan gambut terutama soal sinergis program desa gambut dan ketersediaan data jumlah desanya. BRG harus melakukan sendiri pendataan jumlah desa gambut, jangan ada ketergantungan kepada perusahaan pemilik konsesi lahan gambut”, lanjut Iwan. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    DPD RI dan IPB University Gelar FGD Bahas RUU...

    Bogor, desapedia.id – Panitia Perancang Undang–Undang (PPUU) DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Uji Sahih Rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Desa...

    Berita Terkait