32.2 C
Jakarta
Minggu, 17 Mei 2020
Beranda Nasional Apdesi dan PPDI Desak Siwaskeudes Besutan Kemendagri Mampu Pastikan...

Apdesi dan PPDI Desak Siwaskeudes Besutan Kemendagri Mampu Pastikan Dana Desa Tepat Sasaran dan Manfaat

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi Desa Melawan COVID–19 dan eHDW

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa Diverifikasi dalam Musyawarah Desa Khusus

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Semarang, desapedia.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 pada Selasa 18 Februari 2020 di Holy Stadium Komplek Grand Mariana Kota Semarang, Jawa Tengah.

    Dalam Rapat Kerja tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri) akan meluncurkan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siwaskeudes).

    Direktur Jenderal Bina Pemdes Kemendagri, Dr. Nata Irawan mengatakan peluncuran Siwaskeudes akan diawali dengan Pengarahan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sekaligus sebagai Keynote Speech dengan tema: “Peran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020”.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Suhardi Buyung menyatakan, Apdesi sangat mendukung peluncuran SISWASKEUDES oleh Kemendari.

    Menurutnya, keberhasilan tata kelola keuangan desa salah satunya adalah harus adanya pengawasan.

    “Tidak dipungkiri ya pengawasan terutama mengenai keuangan masih sangat kurang, tetapi tetap saja Siwaskeudes ini butuh petugas pengawasan yang harus sudah berpengalaman dan profosional, seperti contoh waktu dulu ada PNPM cukup berhasil karena tenaga pendamping dan pengawasnya sudah terlatih dan profosional”, tegas Buyung.

    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Widhi Hartono mengatakan sangat setuju dengan peluncuran Siwaskeudes ini.

    “Siwaskeudes harus mampu pastikan Dana Desa benar–benar tersalurkan tepat sasaran dan tepat manfaaat sehingga tidak ada lagi ada pihak yang selalu ‘khawatir’ “, tegasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    17,025
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh berbagai kalangan. Hal ini terkait...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim...

    Berita Terkait