27 C
Jakarta
Minggu, 12 Juli 2020
Beranda Desa Apdesi Bengkulu: Kejaksaan Tak Perlu Turun Langsung Awasi Dana...

Apdesi Bengkulu: Kejaksaan Tak Perlu Turun Langsung Awasi Dana Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Bengkulu, Juniaheri mengkritik perihal Kejaksaan Negeri di berbagai kabupaten yang melakukan pengawasan terhadap desa terutama dalam pelaksanaan Dana Desa.

    Menurut Juniaheri, pembinaan dan pengawasan memang penting, tapi Kejaksaan seharusnya jangan turun langsung ke lapangan.

    “Kejaksaan cukup memberikan pemahaman kepada kepala desa dan perangkat desa agar jangan coba-coba melakukan penyelewengan Dana Desa. Ini bisa dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali,” kata Juniaheri kepada Desapedia.id, Rabu (1/5/2019)

    Lebih lanjut dia mengatakan, sudah ada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan wartawan yang selama ini mengawasi penggunaan Dana Desa.

    Sedangkan pemerintah daerah, menurutnya, boleh dikatakan belum maksimal melakukan pengawasan. “Justru masih ABS (Asal Bapak Senang). Tapi kalau pembinaan memang sudah dilakukan oleh Pemda, walaupun masih sekedarnya saja. Bahkan ada daerah yg bermain mata dengan kepala desa untuk bagaimana mendapatkan bagian dari Dana Desa tersebut,” ungkapnya.

    Karena itu, Juniaheri menyarankan, Pemda dan Kejaksaan ke depan harus bersama-bersama secara rutin dalam 3 bulan sekali memberikan pemahaman agar kepala desa tidak menyalahgunakan Dana Desa.

    “Masih banyak kepala desa yg belum paham, dan ada juga yang tidak berani membelanjakan Dana Desa. Jadi ini tugas Pemda dan Kejaksaan,” pungkas Juniaheri. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99...

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Berita Terkait