32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Apdesi Bengkulu: Kejaksaan Tak Perlu Turun Langsung Awasi Dana...

Apdesi Bengkulu: Kejaksaan Tak Perlu Turun Langsung Awasi Dana Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Bengkulu, Juniaheri mengkritik perihal Kejaksaan Negeri di berbagai kabupaten yang melakukan pengawasan terhadap desa terutama dalam pelaksanaan Dana Desa.

    Menurut Juniaheri, pembinaan dan pengawasan memang penting, tapi Kejaksaan seharusnya jangan turun langsung ke lapangan.

    “Kejaksaan cukup memberikan pemahaman kepada kepala desa dan perangkat desa agar jangan coba-coba melakukan penyelewengan Dana Desa. Ini bisa dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali,” kata Juniaheri kepada Desapedia.id, Rabu (1/5/2019)

    Lebih lanjut dia mengatakan, sudah ada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan wartawan yang selama ini mengawasi penggunaan Dana Desa.

    Sedangkan pemerintah daerah, menurutnya, boleh dikatakan belum maksimal melakukan pengawasan. “Justru masih ABS (Asal Bapak Senang). Tapi kalau pembinaan memang sudah dilakukan oleh Pemda, walaupun masih sekedarnya saja. Bahkan ada daerah yg bermain mata dengan kepala desa untuk bagaimana mendapatkan bagian dari Dana Desa tersebut,” ungkapnya.

    Karena itu, Juniaheri menyarankan, Pemda dan Kejaksaan ke depan harus bersama-bersama secara rutin dalam 3 bulan sekali memberikan pemahaman agar kepala desa tidak menyalahgunakan Dana Desa.

    “Masih banyak kepala desa yg belum paham, dan ada juga yang tidak berani membelanjakan Dana Desa. Jadi ini tugas Pemda dan Kejaksaan,” pungkas Juniaheri. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait