32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Aparatur Pemerintah Desa Bakal Dapat Gaji Tetap

Aparatur Pemerintah Desa Bakal Dapat Gaji Tetap

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Aparatur desa bakal diberikan gaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Penyaluran dananya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan dari pos Dana Alokasi Umum (DAU).

    Perangkat yang diberikan penghasilan tetap (siltap) atau gaji, seperti kepala seksi dan perangkat desa lainnya yang selama ini hanya mendapat gaji sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.

    Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Perwakilan (Kanwil) Sumatera Selatan, Tauhid mengatakan, pemberian gaji kepada aparatur desa itu dimaksudkan untuk penguatan kapasitas. Baik untuk perangkat desa maupun tenaga pendamping serta monitoring dan evaluasi Dana Desa. Sehingga, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa maksimal.

    “Mungkin selama ini pekerjaannya sebagai aparatur desa itu hanya sampingan. Dia ada kerja lain, seperti berkebun dan lainnya. Ini kan bisa mengganggu pelayanan. Harapannya setelah diberikan gaji tetap yang sesuai, pelayanannya bisa maksimal,” kata Tauhid seperti dilansir laman resmi BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Senin (2/9/2019).

    Dia menambahkan, penghasilan perangkat desa selama ini sudah diberikan. Namun melalui skema honorarium. Besarannya berbeda setiap bulan. “Kalau penghasilan tetap bagi perangkat desa sudah ada. Tapi baru untuk kepada desa dan sekretaris saja. Semantara, untuk aparatur lainnya, seperti kepala seksi dan sebagainya, sifatnya hanya honorarium. Nah, mulai tahun depan (2020) bakal ada,” ujarnya.

    Untuk besarannya, Tauhid belum bisa membeberkan lantaran persetujuan anggaran masih dibahas di DPR RI. Namun, dia memperkirakan besaran gaji perangkat desa akan setara dengan PNS Golongan II. “Jadi akan ada penambahan di setiap daerah yang diperuntukkan bagi perangkat desa,” ungkapnya.

    Nantinya, penyaluran ADD sangat bergantung terhadap laporan keuangan penggunaan Dana Desa. “Jadi kalau laporannya tertunda, gaji pegawai juga terancam tertunda. Sehingga, kami menghimbau aparat desa bisa meningkatkan kinerjanya dengan menyampaikan laporan tepat waktu,” bebernya.

    Untuk Dana Desa, diproyeksikan bakal mengalami peningkatan dalam APBN 2020. Jika 2019 setiap desa menerima Rp933,9 juta, tahun depan jumlahnya bisa meningkat menjadi Rp960,6 juta.

    “Tujuannya untuk meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa bagi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi,” pungkasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait