34.8 C
Jakarta
Kamis, 13 Mei 2021
Beranda Desa Apa Artinya UU Desa tanpa Dana Desa?

Apa Artinya UU Desa tanpa Dana Desa?

Rekomendasi

Lainnya

    Kepatuhan Pemerintah Desa Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Masih Rendah?

    Jakarta, desapedia.id – Menurut data yang dilansir oleh Komisi Informasi Publik (KIP) pada tahun 2020 lalu, dari 384 badan...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai Semua, BUMDes Bisa Usaha Apa Saja, Seperti PT

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP...

    Magelang, desapedia.id – Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD “APMD”) Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko berdiskusi santai sambil makan siang dengan 15 orang Kepala Desa dan mantan Kades se Kabupaten Magelang pada Selasa lalu (14/7).

    Diskusi membahas permasalahan dana desa yang kini sedang ramai diperbincangkan sejak terbitnya UU nomor 2 tahun 2020 yang salah satu pasalnya menghapus pasal 72 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

    Para Kades dan mantan Kades ini resah karena UU Nomor 2 tahun 2020 menabrak UU Desa. “Roh UU Desa itu ya pasal 72 tentang Dana Desa. Apa artinya UU Desa tanpa Dana Desa,” ujar salah satu kepala desa yang hadir dalam diskusi tersebut.

    “Kita ini dikei (dana desa) tapi diacungi kepel, ora diajari. Saatnya kita merebut hak Desa”, ucap salah satu mantan Kades, Herry Prastowo dengan penuh semangat.

    Menanggapil hal tersebut, Dr. Sutoro Eko mengatakan UU nomor 2 tahun 2020 dibuat untuk menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi negara. Melalui UU nomor 2 tahun 2020 ini pasal 72 tak berlaku sepanjang Covid-19.

    Menurut Sutoro yang juga pernah menjadi Tim Ahli Pembentukan UU Desa, recofusing adalah kata kunci yang selalu keluar dari Menteri Keuangan (Menkeu). Presiden Jokowi sebenarnya mengakui dan membutuhkan Desa selama pandemi Covid-19. Terbukti isolasi Desa lebih berhasil dibanding kota.

    Namun, Sutoro mengatakan, di satu sisi Presiden butuh Desa sementara Menkeu berkuasa atas keuangan Desa. Sutoro kemudian memberikan contoh kasus di beberapa negara Eropa yang berhasil menghadapi pandemi dengan lockdown, yakni mereka mengeluarkan dana untuk rakyat yang berada di rumah. Dana mereka dari tabungan yang bertahun-tahun mereka kumpulkan.

    “Indonesia yang Menkeu–nya terbaik di dunia selama ini tak memiliki tabungan. Sehingga dalam menghadapi pandemi Covid-19 kedodoran”, ujar Sutoro.

    Dari diskusi ini, para Kades dan mantan Kades di Kabupaten Magelang sepakat ingin membuat berisik (noise) terutama kepada Menteri Keuangan agar kebijakannya tak membuat Desa kehilangan kewenangan sesuai UU Desa. Pertemuan ini akan terus dilakukan dan diperluas dengan berkolaborasi dengan Parade Nusantara dan organisasi lainnya.

    Sementara itu pada kesempatan yang berbeda, Ketua Umum Parade Nusantara, Sudir Santoso kepada desapedia.id mengatakan, gugatan Parade Nusantara ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 28 angka 8 UU nomor 2 tahun 2020 yang menghapus pasal 72 UU Desa dimaksudkan untuk membatalkan UU No.2 Th 2020 Pasal 28 Ayat (8) di MK.

    “Itulah langkah Justice Parade Nusantara mengajukan gugatan ke MK”, tegas Sudir. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,728,204
    Kasus Positif
    Updated on 13 May 2021 - 15:03 WIB 15:03 WIB

    Indeks Berita

    Meski di Luar Negeri, Pekerja Migran Wajib Rasakan Manfaat...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pembangunan dari dana desa harus...

    Mendes PDTT Minta Pendamping Serius Lakukan Pendataan, PLD Beberkan...

    Jakarta, desapedia.id – Sebagai tindak lanjut dari amanat Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Permendes...

    Ini yang Membuat Pemdes Mampu Menyerap Dana Desa 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Dari perjalanan dana desa selama 6 tahun terakhir, penyerapan dana desa tahun 2020 oleh Pemerintah Desa di seluruh Indonesia adalah yang...

    Tolong Jangan Mudik, Uangnya Kirimkan Saja untuk Keluarga di...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengimbau warga desa yang saat ini berada di tanah rantau untuk...

    Menteri Desa PDTT Minta Pertamina Fasilitasi BUMDes Jadi Mitra...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meminta PT Pertamina memberikan peluang kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)...

    Berita Terkait