33.9 C
Jakarta
Jumat, 15 Mei 2020
Beranda Desa Anggota DPD RI Eni Khairani Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan...

Anggota DPD RI Eni Khairani Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan BPD

Rekomendasi

Lainnya

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra Putih ke China

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Korupsi Dana Desa oleh Kades Semakin Masif

    Jakarta, desapedia.id - Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 telah mengamanatkan Dana Desa dianggarkan sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan...

    Ini Loh Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2020

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp72 triliun pada tahun 2020. Dana Desa tersebut akan...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Provinsi Bengkulu, Eni Khairani meminta pemerintah memberikan perhatian serius kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan amanat UU Desa.

    “Saya sampaikan kepada rekan-rekan BPD, bahwa saya akan desak Kemendagri untuk meninjau ulang regulasi dan merevisi kebijakan terkait “kesejahteraan” BPD. Harapan saya, revisi PP tentang Penghasilan Tetap (Siltap) dan BPJS untuk perangkat desa yang saat ini sedang diproses pihak Kemendagri, simultan dengan revisi aturan terkait tentang “kesejahteraan BPD,” ujar Eni saat menerima audiensi perwakilan dari pimpinan dan anggota BPD se-Kabupaten Bengkulu Tengah, di Jakarta, Sabtu (26/01/2019).

    Aspirasi dan keluhan yang sama juga pernah diterima oleh Eni saat menerima perwakilan pimpinan dan anggota BPD dari 9 Kabupaten se-Provinsi Bengkulu.

    Eni menjelaskan, dirinya telah dua kali berdialog dengan BPD se-Provinsi Bengkulu, dan muncul aspirasi dalam waktu dekat untuk segera membentuk Forum Komunikasi BPD lintas kabupaten dan provinsi seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mendesak aspirasi BPD yang merasa didiskriminasikan.

    Menanggapi aspirasi tersebut, Eni meminta pemerintah perlu segera meresponnya dengan mempunyai program yang lebih terencana dan terukur dalam upaya “capacity building” bagi pimpinan dan anggota BPD.

    Eni menilai relasi politik kepala desa dengan BPD di Bengkulu sejauh ini biasa-biasa saja, dan selama ini keduanya fokus pada melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

    “Di Bengkulu antara Kades dan BPD terbangun semangat kebersamaan untuk membangun dan memajukan desanya yang tercermin dari pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing,” pungkas Eni. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,006
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Raker dengan Komite I, Menkominfo Ajak DPD RI Ikut...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja secara virtual meeting dengan...

    Setelah Gelar RDPU, Komite I Desak Pimpinan DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting dengan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum...

    Pandangan Komite I DPD RI terhadap RUU Omnibus Law

    Jakarta, desapedia.id – Jelang digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting Komite I DPD RI membahas RUU Omnibus Law pada hari ini...

    Komite I DPD RI Gelar RDPU Bahas Dampak Pandemi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI pada hari ini (23/4) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar diantaranya Profesor Dr. Djohermansyah...

    Profesor Riset LIPI Bicara Dampak Positif dan Negatif Covid–19...

    Jakarta, desapedia.id – Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. R. Siti Zuhro, mengemukakan bahwa dampak Covid–19 terhadap pemerintahan desa juga sangat jelas,...

    Berita Terkait