Beranda Desa Anggota DPD RI Eni Khairani Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan...

Anggota DPD RI Eni Khairani Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan BPD

Rekomendasi

Lainnya

    Ini Manfaatnya Jika SDGs Desa Dijadikan Bahan Kampanye Calon Kepala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat berbicara pada kegiatan...

    BUMDes ini Punya 10 Unit Usaha, Sumbang Pendapatan Desa Rp 1,7 Miliar Per Tahun

    Malang, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang saat ini telah resmi...

    25 Pasutri Sidang Itsbat Nikah Gratis di Desa Tamansari

    Bekasi, desapedia.id - Sebanyak 25 pasangan suami istri mengikuti program pelayanan sidang itsbat nikah di Kantor Desa Tamansari, Kecamatan...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Provinsi Bengkulu, Eni Khairani meminta pemerintah memberikan perhatian serius kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan amanat UU Desa.

    “Saya sampaikan kepada rekan-rekan BPD, bahwa saya akan desak Kemendagri untuk meninjau ulang regulasi dan merevisi kebijakan terkait “kesejahteraan” BPD. Harapan saya, revisi PP tentang Penghasilan Tetap (Siltap) dan BPJS untuk perangkat desa yang saat ini sedang diproses pihak Kemendagri, simultan dengan revisi aturan terkait tentang “kesejahteraan BPD,” ujar Eni saat menerima audiensi perwakilan dari pimpinan dan anggota BPD se-Kabupaten Bengkulu Tengah, di Jakarta, Sabtu (26/01/2019).

    Aspirasi dan keluhan yang sama juga pernah diterima oleh Eni saat menerima perwakilan pimpinan dan anggota BPD dari 9 Kabupaten se-Provinsi Bengkulu.

    Eni menjelaskan, dirinya telah dua kali berdialog dengan BPD se-Provinsi Bengkulu, dan muncul aspirasi dalam waktu dekat untuk segera membentuk Forum Komunikasi BPD lintas kabupaten dan provinsi seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mendesak aspirasi BPD yang merasa didiskriminasikan.

    Menanggapi aspirasi tersebut, Eni meminta pemerintah perlu segera meresponnya dengan mempunyai program yang lebih terencana dan terukur dalam upaya “capacity building” bagi pimpinan dan anggota BPD.

    Eni menilai relasi politik kepala desa dengan BPD di Bengkulu sejauh ini biasa-biasa saja, dan selama ini keduanya fokus pada melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

    “Di Bengkulu antara Kades dan BPD terbangun semangat kebersamaan untuk membangun dan memajukan desanya yang tercermin dari pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing,” pungkas Eni. (Red)

    Belangganan Newsletter

    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    543,975
    Kasus Positif
    Updated on 2 December 2020 - 02:04 WIB 02:04 WIB

    Indeks Berita

    BUMDes ini Punya 10 Unit Usaha, Sumbang Pendapatan Desa...

    Malang, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang saat ini telah resmi...

    Kejari dan Pemkab Banyuwangi Bangun Sinergitas Wujudkan Pemerintahan Desa...

    Banyuwangi, desapedia.id - Bertempat di aula gedung PGRI Kecamatan Sempu, Kejaksaan Negeri Banyuwangi melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait permasalahan hukum dalam penyelesaian temuan...

    Hasil Musdes yang Tidak Ingin lagi Ada BLT Dana...

    Jakarta, desapedia.id – Terkait penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Mendes PDTT dalam konferensi persnya pada 10 November 2020...

    SDGs Desa, Upaya Membumikan SDGs Global menjadi Tujuan Pembangunan...

    Jakarta, desapedia.id – Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan program dan rencana aksi global yang disepakati seluruh pemimpin...

    Wamendes Budi Arie: Perempuan di Desa Harus Jadi Kekuatan...

    Jakarta, desapedia.id - Wakil Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa tak bisa...

    Berita Terkait