25.8 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Desa Anggota DPD RI Eni Khairani Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan...

Anggota DPD RI Eni Khairani Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan BPD

Rekomendasi

Lainnya

    Ini Pendapat Komite IV DPD RI Soal Dana Desa 2022

    Jakarta, desapedia.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memberikan pandangan dan pendapatnya soal Dana Desa...

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Mendes PDTT Pastikan Ruang Isolasi Desa Mampu Tampung 45.710 Pasien Covid–19

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, ruang isolasi desa mampu menampung...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Provinsi Bengkulu, Eni Khairani meminta pemerintah memberikan perhatian serius kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan amanat UU Desa.

    “Saya sampaikan kepada rekan-rekan BPD, bahwa saya akan desak Kemendagri untuk meninjau ulang regulasi dan merevisi kebijakan terkait “kesejahteraan” BPD. Harapan saya, revisi PP tentang Penghasilan Tetap (Siltap) dan BPJS untuk perangkat desa yang saat ini sedang diproses pihak Kemendagri, simultan dengan revisi aturan terkait tentang “kesejahteraan BPD,” ujar Eni saat menerima audiensi perwakilan dari pimpinan dan anggota BPD se-Kabupaten Bengkulu Tengah, di Jakarta, Sabtu (26/01/2019).

    Aspirasi dan keluhan yang sama juga pernah diterima oleh Eni saat menerima perwakilan pimpinan dan anggota BPD dari 9 Kabupaten se-Provinsi Bengkulu.

    Eni menjelaskan, dirinya telah dua kali berdialog dengan BPD se-Provinsi Bengkulu, dan muncul aspirasi dalam waktu dekat untuk segera membentuk Forum Komunikasi BPD lintas kabupaten dan provinsi seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mendesak aspirasi BPD yang merasa didiskriminasikan.

    Menanggapi aspirasi tersebut, Eni meminta pemerintah perlu segera meresponnya dengan mempunyai program yang lebih terencana dan terukur dalam upaya “capacity building” bagi pimpinan dan anggota BPD.

    Eni menilai relasi politik kepala desa dengan BPD di Bengkulu sejauh ini biasa-biasa saja, dan selama ini keduanya fokus pada melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

    “Di Bengkulu antara Kades dan BPD terbangun semangat kebersamaan untuk membangun dan memajukan desanya yang tercermin dari pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing,” pungkas Eni. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 03:16 WIB 03:16 WIB

    Indeks Berita

    Mendes PDTT Pastikan Ruang Isolasi Desa Mampu Tampung 45.710...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, ruang isolasi desa mampu menampung...

    Polres Bekasi Bersama Pemdes Mekarwangi Gelar Vaksinasi Covid-19

    Bekasi, desapedia.id - Demi mendukung percepatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Bekasi, Polres Bekasi bersama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Mekarwangi menggelar kegiatan Vaksinasi Presisi yang...

    Tekan Penyebaran Covid-19, Dana Desa Keluarkan Rp4,01 Triliun untuk...

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah menggunakan Dana Desa untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di desa. Per tanggal 19 Juli 2021, Dana Desa...

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang...

    Karang Taruna Desa Cijengkol Salurkan Bantuan Sembako untuk Yatim,...

    Bekasi, desapedia.id - Karang Taruna Desa Cijengkol menyalurkan bantuan paket sembako kepada anak-anak yatim, dhuafa dan warga lanjut usia (lansia) yang berada di wilayah...

    Berita Terkait