31.6 C
Jakarta
Sabtu, 4 Juli 2020
Beranda Nasional Anggaran Rp 450 Triliun untuk Pembangunan Desa Dipertanyakan

Anggaran Rp 450 Triliun untuk Pembangunan Desa Dipertanyakan

Rekomendasi

Lainnya

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang Penanganan Covid-19, Akademisi: Pemerintah Harus Memberikan Batasan Waktu yang Jelas Melalui Keppres

    Jakarta, desapedia.id – Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari...

    Ada 18 kementerian/lembaga di pemerintah pusat yang memiliki program kerja di wilayah pedesaan dengan total anggaran hingga Rp 450 triliun.

    Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kemendes PDTT, serta Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT, di Jakarta, pekan ini.

    Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam, mengatakan, pihaknya menyayangkan masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga di pemerintah pusat dalam mengelola anggaran Rp 450 triliun tersebut.

    “Akibatnya program dan kegiatan tidak terukur dan tidak berdampak positif bagi pembangunan desa. Padahal nilai anggarannya itu cukup besar,” kata Muqowam.

    Karena itu, DPD RI dan pihak pemerintah yang hadir dalam RDP sepakat untuk mencari kejelasan dan mempertanyakan kepada 18 kementerian/lembaga terkait program-programnya di desa selama ini.

    “Hal itu mengingat belum berdampaknya program-program tersebut terhadap pembangunan desa,” ungkapnya.

    Muqowam menambahkan, DPD RI akan segera menjadwalkan untuk bertemu dengan 18 kementerian/kembaga tersebut dalam bentuk forum focus group discussion (FGD).

    (red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    60,695
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Ingin Regulasi Dorong Kemandirian Desa, Mendes PDTT: Masukan dari...

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (27/6/2020). Menteri...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas...

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan batasan waktu yang jelas berkaitan...

    Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka 8 pada UU nomor 2...

    UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang...

    Jakarta, desapedia.id – Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari UU nomor 6/2014 tentang Desa. Pengajar...

    Berita Terkait