25.8 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Parlemen Amandemen Terbatas UUD 1945 Harus Melibatkan DPD RI

Amandemen Terbatas UUD 1945 Harus Melibatkan DPD RI

Rekomendasi

Lainnya

    Ini Pendapat Komite IV DPD RI Soal Dana Desa 2022

    Jakarta, desapedia.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memberikan pandangan dan pendapatnya soal Dana Desa...

    DPD RI Komit Perkuat BPD di Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memastikan adanya komitmen DPD RI dalam upaya penguatan fungsi...

    Pimpinan Komite I DPD RI Targetkan Revisi Kedua UU Desa Selesai di Masa Sidang Mendatang  

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke–12 pada Jumat (16/7) di Kompleks...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin berharap DPD RI bisa dilibatkan dalam rencana Amandemen terbatas UUD 1945 yang akan dilakukan oleh MPR RI. Tidak hanya dilibatkan dalam Amanden UUD 1945,  kewenanganya DPD RI bisa diperkuat.

    “Terkait amandemen ini, tentunya memang melihat kondisi zaman yang memang harus menyesuaikan. Maka, institusi ketatanagaraan kita harus menyesuaikan juga. Pada isu amandemen ini, DPD RI sendiri kira-kira ingin kewenangannya ditambah,” ucap Sultan saat diskusi “Refleksi Akhir Tahun 2019” di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (18/12).

    Sultan menambahkan jika kewenangan DPD RI ditambah maka otomatis penataan negara akan lebih tepat dan baik. Untuk itu, rekan-rekan anggota DPR RI agar tak berburuk sangka dengan keinginan DPD RI untuk diperkuat kewenangannya.

    “Kalo tidak disiasati, check and balance-nya tidak jalan. Tapi teman-teman di DPR RI jangan berfikir DPD RI minta kewenangan lebih agar mau disamakan pada sistem bikameral di Amerika Serikat yang terlihat strong. Itu mungkin kalau jadi rujukan boleh. Tapi bikameral yang kita inginkan tidak sama seperti di Amerika Serikat,” tegas Sultan.

    Senator asal Bengkulu itu menjelaskan bahwa DPD RI hanya meminta agar legitimasi dan fungsinya berjalan seimbang. “Bisa kita lihat, untuk dapat menjadi anggota DPD RI saja harus memiliki suara yang tinggi. Kita nggak minta kewenangan yang besar, kita minta kewenangan yang pro daerah,” harapnya.

    Sultan menyayangkan bila DPD RI tidak memiliki kewenangan penuh. Lantaran DPD RI memiliki keterwakilan yang begitu kuat, tapi posisi dan fungsi kewenangan itu justru tidak seimbang . “Jadikan sayang, lembaga negara yang memiliki keterwakilan yang kuat namun posisi dan fungsinya kewenanganya tidak seimbang,” tuturnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 03:16 WIB 03:16 WIB

    Indeks Berita

    Perkuat Pembangunan Desa, Pimpinan DPD RI Dorong Revisi UU...

    Jakarta, desapedia.id - Tujuh tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berjalan telah membawa perubahan besar...

    DPD RI Komit Perkuat BPD di Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memastikan adanya komitmen DPD RI dalam upaya penguatan fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa...

    Pimpinan Komite I DPD RI Fernando Sinaga Apresiasi Kenaikan...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indoesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa secara hybrid pada Kamis (24/6) di Kompleks Parlemen, Senayan,...

    Marwan Jafar: Diperlukan Segera Lockdown Ala Indonesia

    Jakarta, desapedia.id - Sekurangnya dalam kurun selama sepekan terakhir ini, beberapa provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia khususnya di wilayah Pulau Jawa dilaporkan mengalami...

    Pimpinan Komite I DPD RI Minta Asosiasi Pemdes Dukung...

    Medan, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP...

    Berita Terkait