30 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Almisbat: Perhutanan Sosial Jadi Wujud Nyata Keberpihakan Jokowi kepada...

Almisbat: Perhutanan Sosial Jadi Wujud Nyata Keberpihakan Jokowi kepada Petani Kecil

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Maraknya demonstrasi masyarakat dan mahasiswa dipenghujung pemerintahan Jokowi periode pertama termasuk isu petani dan pertanahan sangat disayangkan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat).

    Menurut Ketua Bidang Jaringan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengurus Nasional (BPN) Almisbat, Chairuddin Ambong, Presiden Jokowi telah menunaikan komitmennya menjalankan agenda reforma agraria yang salah satunya program Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora).

    Sebagai informasi sampai Juli 2019 realisasi program Perhutanan Sosial dimana petani kecil atau petani tidak bertanah memperoleh akses pengelolaan tanah kehutanan selama 35 tahun sudah mencapai 3,5 juta hektar yang diberikan kepada 709.199 Kepala Keluarga (KK), dan sudah 5.800 SK izin perhutanan sosial diterbitkan.

    “Inikan pencapaian luar biasa dan belum pernah terjadi diperiode sebelumnya,” kata Ambong dalam keterangan tertulis yang diterima desapedia.id, di Jakarta, Senin (30/9/2019).

    Karena itu, lanjut Ambong, Almisbat terus mendorong pemerintahan Jokowi periode kedua untuk melanjutkan program populis tersebut agar ke depan tidak ada lagi petani Indonesia yang hanya menjadi penonton di tengah jutaan hektar tanah yang ditelantarkan.

    “Justru dengan program reforma agraria dan perhutanan sosial ini Jokowi menjadi tidak populer di kalangan korporasi perkebunan, karena presiden ingin juga petani bisa hidup makmur,” ujarnya.

    Bahkan, terkait dengan kebakaran hutan selama ini semakin memperjelas jika lahan kehutanan dan perkebunan dimonopoli oleh segelintir korporasi, maka bukan saja menciptakan kemiskinan yang lebih luas di pedesaan tetapi juga merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.

    “Jadi seharusnya mahasiswa mendukung dan memperkuat program reforma agraria dan perhutanan sosial ini jika memang punya keberpihakan dengan rakyat khususnya petani,” tegas Ambong. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 18:44 WIB 18:44 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait