33.2 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Almisbat Dukung KPK Usut Tuntas Kasus Suap Impor Bawang...

Almisbat Dukung KPK Usut Tuntas Kasus Suap Impor Bawang Putih

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Jakarta, desapedia.id – Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/8/2019), untuk menyerahkan laporan dan data terkait gratifikasi kuota impor bawang putih.

    Kedatangan Almisbat diterima oleh staf pengaduan komisi antirasuah. Dalam kesempatan tersebut, Almisbat menyampaikan dan menyerahkan data tambahan yang dapat digunakan demi pengembangan penyidikan paska OTT suap impor bawang putih.

    Ketua Almisbat DKI Jakarta, Ch Ambong mengatakan sangat mengapresiasi dan mendukung KPK mengusut tuntas kasus gratifikasi yang melibatkan swasta dan anggota DPR RI dari Komisi VI tersebut.

    “Kasus suap ini baru sebagian yang terlihat, ibarat gunung es ini baru puncaknya saja yang terlihat, bawahnya kan belum. Ini harus dibongkar agar kisruh harga bawang putih tidak terus berulang-ulang setiap tahun,” ujar Ch Ambong, dalam keterangan pers yang diterima Desapedia.id.

    Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Nasional Almisbat, Syaiful Bahari meminta KPK tidak hanya berhenti pada kasus suap, tapi juga menyelidiki pelaksanaan penanaman bawang putih untuk persiapan swasembada bawang putih melalui anggaran APBN, maupun untuk memperoleh RIPH dan SPI.

    “Penanaman bawang putih ada dua sumber pendanaan yaitu APBN dan pembiayaan yang dibebankan ke swasta. Ini harus jelas berapa luas tanam yang bersumber dari APBN dan berapa yang di tanam swasta. Jangan hanya klaim sepihak bahwa swasembada bawang putih akan tercapai pada 2021,” kata Syaiful.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa dana hitam yang beredar untuk mengurus ijin impor bawang putih ini cukup besar. “Dan sayangnya regulasi yang diterbitkan justru memberi ruang bagi praktek gratifikasi dan korupsi,” tegas Syaiful. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait