25.4 C
Jakarta
Sabtu, 4 Juli 2020
Beranda Nasional ALMISBAT dan Kementerian LHK Gelar Dialog Terbatas tentang Perhutanan...

ALMISBAT dan Kementerian LHK Gelar Dialog Terbatas tentang Perhutanan Sosial

Rekomendasi

Lainnya

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Desapedia.id – Bertempat di Sekretariat Nasional Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) di Jakarta, segenap jajaran Badan Pengurus Nasional (BPN) ALMISBAT menyelenggarakan dialog terbatas dengan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Erna Rosdiana, Jumat (11/10/2019).

    Dalam pemaparan diawal, Erna menyampaikan program perhutanan sosial yang berjalan saat ini sesungguhnya telah membutuhkan sebuah proses panjang sampai pelaksanaannya bisa seperti sekarang ini. Proses panjang itu, lanjut Erna, diawali ketika pasca reformasi 1998 Pemerintah mulai mengembangkan inovasi baru, yaitu harus adanya keadilan bagi masyarakat sekitar diarea perhutanan yang dikelola oleh pengusaha.

    Erna mengungkapkan, sejak 1998 sampai 2007 itu adalah proses dimana Perhutanan Sosial tengah diperjuangkan masuk dalam peraturan perundang – undangan. Hal tersebut diawali ketika pemberlakukan UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

    “Di UU nomor 41 ini memang sudah banyak nuansa kerakyatannya, tetapi ternyata tidak bisa langsung saat itu karena butuh Peraturan Pemerintah (PP)”, ujarnya.

    Dalam proses selanjutnya, Erna menambahkan, barulah Peraturan Pemerintah (PP) 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, soal Perhutanan Sosial mulai diatur, terutama terkait dengan pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan.

    Namun demikian, tegas Erna, puncak dari pelaksanaan Perhutanan Sosial adalah ketika Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI sejak 2014 lalu. Hal itu ditandai dengan komitmen Jokowi mengedepankan sisi keadilan kemudian Pemerintah juga sangat komit dengan pemberdayaan masyarakatnya, bukan sekedar memberi ijin.

    Erna mengakui, sebelum era Pemerintahan Jokowi program perhutanan sosial berkembang dengan sangat lamban. Hal tersebut terjadi lantaran tidak adanya political will dari pemerintahan saat itu.
    “Sampai sebelum 2016 perhutanan sosial berkembang tetapi sangat lamban karena political will lemah. Di KLHK sendiri ada pro dan kontra. Memang tataran implementasi masih banyak hambatan dan butuh perbaikan”, ungkapnya.

    Erna menambahkan, program perhutanan sosial semakin membaik ketika Presiden Jokowi menetapkannya sebagai program strategis nasional ketika menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

    “Ini terobosan baru dari Presiden Jokowi. Beliau selalu mengingatkan kami bahwa Perhutanan Sosial merupakan bagian dari pemerataan ekonomi yang berlandaskan penyediaan lahan, pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas SDM

    Pemerintah melalui KLHK telah menetapkan target areal pengelolaan hutan oleh masyarakat seluas 12,7 juta hektar melalui skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Hingga akhir September ini pencapaiannya sudah terealisasi 3,4 juta hektar. Karena itu, tambah Erna, Kementerian LHK telah membentuk Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial

    “Tim ini bekerja dengan rule based, maka nya kalau ada gugatan, kami selalu menang”, tegas Erna.

    Ketua Umum DPP ALMISBAT, Hendrik Dickson Sirait menambahkan, reforma agraria yang paling baik saat ini sesungguhnya adalah Perhutanan Sosial.

    “Esensi dari Perhutanan Sosial bahwa negara tidak kehilangan aset dan masyarakat juga tidak kehilangan hak”, tegas Hendrik.

    Hendrik berharap kedepannya perlu ada pemetaan atau maping agar terlihat peran Kementerian/Lembaga lainnya selain Kementerian LHK. “Jadi bisa terlihat intervensi Kementerian atau Lembaga dari sisi mana, Sehingga 2 tahun setelah kabinet yang baru ini terbentuk sudah kelihatan wujud nyatanya”, ujarnya.

    Menurut Hendrik, Perhutanan Sosial adalah program terobosan Presiden Jokowi yang outputnya sangat jelas, yaitu keberpihakan dan keadilan. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    59,394
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Ingin Regulasi Dorong Kemandirian Desa, Mendes PDTT: Masukan dari...

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (27/6/2020). Menteri...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas...

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan batasan waktu yang jelas berkaitan...

    Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka 8 pada UU nomor 2...

    UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang...

    Jakarta, desapedia.id – Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari UU nomor 6/2014 tentang Desa. Pengajar...

    Berita Terkait