29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Akademisi dan Pegiat Desa Beri Masukan untuk Membangkitkan Ekonomi...

Akademisi dan Pegiat Desa Beri Masukan untuk Membangkitkan Ekonomi Desa Pasca Covid-19

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan desapedia.id 11 Juni 2020 lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan telah menyiapkan formula untuk menyongsong reborn atau kebangkitan ekonomi desa pasca COVID-19.

    Dalam pemberitaannya, Menteri Desa PDTT menyebutkan beberapa formula yang sudah disiapkan untuk menyongsong reborn ekonomi desa pasca Covid–19 dengan memaksimalkan desa wisata, produk-produk pertanian, pemasaran online dan permodalan BUMDes.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Ade Chandra, S.Sos., M.Si memberikan masukannya terhadap formula Mendes PDTT.

    Menurut Ade Chandra, membangunkan dan membangkitkan ekonomi desa pasca Covid–19 ini haruslah sesuai mandat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yakni desa harus dilihat dari perspektif baru. Desa memiliki hak untuk membangun diri sendiri berdasarkan kearifan lokal tanpa sesuai kondisi serta keberagaman dan tanpa intervensi supra desa yang selama ini terbukti gagal menaikkan dignity warga desa.

    “Selama ini pembangunan desa digerakkan oleh tangan yang memisahkan warga desa tidak utuh antara raga dan jiwa. Desa dibangun dengan standar kota melalui praktek–praktek  karikatif yang merabunkan pandangan kita tentang esensi kehidupan berdesa yang seakan tak punya harapan, serba tertinggal, dan tidak produktif”, ungkap Ade.

    Ade melanjutkan, para teknokrat melihat desa tak lebih dari sekedar angka. Sehingga label kemiskinan selalu ditempelkan pada warga desa. Membangun desa berarti mentransformasi segenap warga desa akan hak dan kewajibannya.

    Ade mendesak pemerintah harus bisa menjamin pemenuhan sandang, pangan dan papan yang layak bagi warga desa. Kemudian memberikan proteksi dan distribusi kekuasaan.

    “Ini penting karena desa telah menjadi arena pertarungan sejumlah kepentingan. Dengan kata lain, Pemerintah harus sadar betul bahwa kehadiran memberi akses bagi desa bisa jadi justru makin memperbesar sengketa di ranah desa”, tegas Ade.

    Board of Director Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Rohidin Sudarno memberikan masukan dan tanggapan yang sedikit berbeda dengan Ade Chandra. Menurutnya, ekonomi desa itu sangat multidimensi, sehingga jika ingin menggerakkannya perlu juga  enabling environtment yang mendukung. Enabling dimaksud adalah dukungan Supradesa untuk memperkuatnya baik kebijakan, dukungan peningkatan kapasitas, anggaran, jaringan pasar, dunia usaha dan seterusnya.

    Rohidin menilai, hal ini sangatlah penting agar geliat ekonomi desa ini tidak berjalan semu ketika hanya mengandalkan program dan bantuan pemerintah yang sifatnya temporer, menu terbatas dan target sasaran yang juga tertentu.

    Dalam wawancaranya dengan desapedia.id, Rohidin mengusulkan agar sektor pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan yang terbukti menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sektor yang “tahan” dan terbukti masih bisa berkembang positif ditengah pandemi Covid–19, sehingga selayaknya tidak hanya pada satu sektor perdagangan dan jasa yang didorong melalui BUMDes namun jauh lebih luas adalah meningkatan produksi, mengelola konsumsi dan membuka pasar ekonomi baru yang terbukti bisa menyokong ekonomi desa.

    “Pariwisata desa, bisa menjadi salah satu pasar ketika produksi di desa juga sudah berjalan, karena jangan sampai pariwisata desa jalan, tetapi produk yang dipasarkan bukan berasal dari wilayah tersebut”, pungkas Rohidin. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait