27 C
Jakarta
Selasa, 26 Januari 2021
Beranda Nasional Agraria Watch Indonesia (AWI): Agenda Reforma Agraria Presiden Jokowi...

Agraria Watch Indonesia (AWI): Agenda Reforma Agraria Presiden Jokowi Stagnan

Rekomendasi

Lainnya

    Kemendes PDTT dan Kemendagri Tolak Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang disiarkan secara langsung oleh TV Desa...

    Revisi UU Desa Sudah Teragendakan di Masa Sidang III Tahun 2021, Ini Penjelasan Waka Komite I DPD RI

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga yang tampil sebagai salah satu narasumber pada talkshow...

    Prof Djo: Kalau Hasil Kajian UU Desa Perlu Direvisi, Mengapa Tidak?

    Jakarta, desapedia.id – Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang disiarkan langsung oleh TV Desa pada...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam siaran pers yang diterima oleh desapedia.id pada Senin (28/12) lalu, Koordinator Agraria Watch Indonesia (AWI), Ganda Situmorang mengungkapkan tentang capaian Reforma Agraria  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kurun waktu 2014–2020 sangat rendah dari target yang diberikan oleh Presiden Jokowi, yaitu sekitar 200 ribu hektar dari target redistribusi tanah seluas 4.1 jt hektar.

    Ganda menjelaskan, melihat rendahnya capaian ini menjadikan Menteri ATR/BPN sebagai satu menteri yang paling layak direshuffle segera.

    “Capaian ini tidak sebanding dengan anggaran Kementerian ATR/BPN untuk  Reforma Agraria yang notabene bersumber dari loan Bank Dunia (World Bank) sampai angka diatas Rp.2 Triliun hanya utk PTSL dan sertifikat RA. Apalagi disinyalir mekanisme distribusi sertifikat yang masih kurang transparan sehingga terbuka kemungkinan bagi KPK untuk menelusuri lebih cermat terhadap indikasi sertifikat TORA yang didistribusikan oleh Kementerian ATR BPN tidak tepat sasaran”, tegasnya.

    Satu langkah strategis yang mendesak perlu dilakukan oleh kementerian ATR/BPN, lanjut Ganda Situmorang, adalah memastikan tersedianya mekanisme untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dan aktif secara sinergis dan kolaboratif bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mulai dari GTRA pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

    Menuurtnya, pelibatan masyarakat dengan membentuk Pokja sebagai wadah bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pegiat agraria untuk berpartisipasi langsung demi mensukseskan Nawacita Presiden Jokowi.

    “Tentu saja Pokja masyarakat bisa dijalankan dengan dana swadaya tanpa membebani APBN dari pemerintah”, ujarnya.

    Ganda menilai, pelibatan masyarakat sesuai amanat Presiden Jokowi, tidak sekedar seremoni dan audiensi dengan Presiden di Istana tanpa kejelasan output dan outcome tindak lanjut pertemuan.

    Ganda menabahkan, peran penting masyarakat adalah melakukan pemetaan partisipatif terhadap pemukiman/human settlement, penyelesaian konflik serta penataan aset dan penataan akses.

    “Peran ini bisa terakomodasi seandainya Menteri ATR/BPN selaku ketua GTRA pusat segera menyusun mekanisme pelibatan masyarakat dengan memfasilitasi keikutsertaan Pokja Reforma Agraria dari unsur Civil Society Organization (CSO) atau Masyarakat secara langsung”, ungkapnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,012,350
    Kasus Positif
    Updated on 26 January 2021 - 19:00 WIB 19:00 WIB

    Indeks Berita

    Kemendes PDTT dan Kemendagri Tolak Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang disiarkan secara langsung oleh TV Desa...

    AWI Ungkap Akar Masalah Triliunan Pupuk Subsidi Menguap

    Jakarta, desapedia.id – Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, 11 Januari 2021 mempertanyakan hasil penyaluran triliunan rupiah melalui...

    AWI Ingatkan Rehabilitasi Mangrove jadi Proyek Bancakan, Bisa Kena...

    Jakarta, desapedia.id – Agraria Watch Indonesia atau AWI mengingatkan pemerintah agar menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan kebijakan rehabilitasi mangrove. Keterbukaan, Akuntabilitas, Partisipasi...

    7 Tahun UU Desa: Sekjen Apdesi Usul Saatnya Dievaluasi,...

    Jakarta, desapedia.id – Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mulai dberlakukan sejak 15 Januari 2014, pelaksanaannya kini telah memasuki usia ke 7....

    Hadir Bareng di Peringatan 7 Tahun UU Desa, Ini...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga menghadiri secara langsung peringatan 7 tahun UU Nomor...

    Berita Terkait