26.4 C
Jakarta
Kamis, 2 Juli 2020
Beranda Nasional Ada Berita Hoax tentang Pemekaran Daerah, Ketua Almisbat Minta...

Ada Berita Hoax tentang Pemekaran Daerah, Ketua Almisbat Minta Semua Pihak Bersabar Tunggu Pelantikan Wapres

Rekomendasi

Lainnya

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar Baharuddin telah menegaskan bahwa Kemendagri tidak pernah membuat rilis mengenai daftar Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) yang terdiri dari 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan, sebagaimana yang sempat diberitakan oleh salah satu portal media online.

    “Membuat, mengarang, dan menyebarluaskan berita bohong atas nama Kemendagri, artinya telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik,” tegas Bahtiar.

    Hingga saat ini, dengan berbagai pertimbangannya, pemerintah memang masih memberlakukan kebijakan moratorium pemekaran daerah.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Kerjasama Antarlembaga Badan Pengurus Nasional Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (BPN Almisbat), Iwan Sulaiman Soelasno, dalam keterangan persnya, Senin (24/6/2019), meminta semua pihak termasuk media massa untuk bersabar menunggu sampai pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada Oktober 2019 yang akan datang.

    Iwan menjelaskan, kebijakan untuk mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sepenuhnya berada ditangan Joko Widodo-K.H. Ma’ruf Amin setelah keduanya dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024.

    “Kan sudah jelas di UU Pemda menyebutkan bahwa Wakil Presiden adalah ex officio Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Tunggu sampai Pak Kyai M’ruf dilantik sebagai Wapres, beliau pasti mampu merumuskan desain besar penataan daerah termasuk memberikan solusi atas desakan pemekaran daerah dari berbagai pihak”, ujar Iwan yang juga pendiri desapedia.id ini.

    Sebagaimana telah diketahui bersama, sampai saat ini sudah ada 173 Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) yang terdiri dari 16 usul Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi dan 157 usul DOB Kabupaten/Kota. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    56,385
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan...

    Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka 8 pada UU nomor 2...

    UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang...

    Jakarta, desapedia.id – Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari UU nomor 6/2014 tentang Desa. Pengajar...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan dana desa yang merupakan amanat...

    Berita Terkait