32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Ada Berita Hoax tentang Pemekaran Daerah, Ketua Almisbat Minta...

Ada Berita Hoax tentang Pemekaran Daerah, Ketua Almisbat Minta Semua Pihak Bersabar Tunggu Pelantikan Wapres

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar Baharuddin telah menegaskan bahwa Kemendagri tidak pernah membuat rilis mengenai daftar Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) yang terdiri dari 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan, sebagaimana yang sempat diberitakan oleh salah satu portal media online.

    “Membuat, mengarang, dan menyebarluaskan berita bohong atas nama Kemendagri, artinya telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik,” tegas Bahtiar.

    Hingga saat ini, dengan berbagai pertimbangannya, pemerintah memang masih memberlakukan kebijakan moratorium pemekaran daerah.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Kerjasama Antarlembaga Badan Pengurus Nasional Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (BPN Almisbat), Iwan Sulaiman Soelasno, dalam keterangan persnya, Senin (24/6/2019), meminta semua pihak termasuk media massa untuk bersabar menunggu sampai pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada Oktober 2019 yang akan datang.

    Iwan menjelaskan, kebijakan untuk mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sepenuhnya berada ditangan Joko Widodo-K.H. Ma’ruf Amin setelah keduanya dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024.

    “Kan sudah jelas di UU Pemda menyebutkan bahwa Wakil Presiden adalah ex officio Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Tunggu sampai Pak Kyai M’ruf dilantik sebagai Wapres, beliau pasti mampu merumuskan desain besar penataan daerah termasuk memberikan solusi atas desakan pemekaran daerah dari berbagai pihak”, ujar Iwan yang juga pendiri desapedia.id ini.

    Sebagaimana telah diketahui bersama, sampai saat ini sudah ada 173 Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) yang terdiri dari 16 usul Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi dan 157 usul DOB Kabupaten/Kota. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait