28 C
Jakarta
Rabu, 3 Maret 2021
Beranda Nasional 7 Tahun UU Desa: Sekjen Apdesi Usul Saatnya Dievaluasi,...

7 Tahun UU Desa: Sekjen Apdesi Usul Saatnya Dievaluasi, Eks Pansus UU Desa Soroti Fragmentasi di Pemerintah Pusat

Rekomendasi

Lainnya

    Ketua Agraria Watch Indonesia (AWI): Jadi Sumber Masalah, PPAT Sebaiknya Ditiadakan

    Jakarta, desapedia.id – PPAT pembuat Akta Jual Beli Tanah, sudah selayaknya ditiadakan. Sebab sebagian besar masalah pertanahan bersumber dari...

    PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Dorong Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital di Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)....

    Pemerintah Ingin Pengurus BUMDes Raih Gelar Sarjana, Kadis PMPD Magetan: Sebaiknya Pendidikan Non Formal

    Jakarta, desapedia.id – Mengingat tantangan besar yang akan dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Mendes PDTT Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mulai dberlakukan sejak 15 Januari 2014, pelaksanaannya kini telah memasuki usia ke 7. Di usia ketujuh, banyak sorotan yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan UU Desa.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Sekjen DPP Apdesi), Agung Heri Susanto turut menyoroti perkembangan pelaksanaan UU Desa setelah 7 tahun berjalan.

    Kepada desapedia.id, Agung menyatakan setuju jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi UU Desa setelah lebih dari 5 tahun berjalan.

    Saat desapedia.id menanyakan apa isu krusial yang membuat UU Desa harus dievaluasi, Sekjen Apdesi ini mengatakan, masih harus ada penyempurnaan klausul tentang kewenangan hak asal usul desa yang tidak sesuai dengan Pasal18B UUD 1945.

    “Soal pemilihan Kepala Desa (Kades) maupun pengisian perangkat desa, ini juga yang harus dievaluasi dari UU Desa, sebab masih belum mencerminkan semangat demokrasi Pancasila dan UUD 1945, yaitu musyawarah mufakat”, tegas Agung.

    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Agung Heri Susanto. (Dok)

    Mantan anggota DPR RI yang juga pernah menjabat sebagai pimpinan dan anggota Pansus Pembentukan UU Desa juga turut memberikan komentarnya tentang 7 tahun pelaksanaan UU Desa.

    Anggota Pansus Pembentukan UU Desa di DPR RI yang kini menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi), Ali Wongso Sinaga menjelaskan, bagi pihak–pihak yang ingin merevisi UU Desa perlu klarifikasi kepada publik, pasal–pasal mana yang menghambat pemberdayaan, pembangunan dan pemerintahan desa selama ini, atau adakah hal yang urgent dan rasional sangat dibutuhkan tapi belum ada dalam UU Desa.

    Ketua Umum Depinas SOKSI, Ali Wongso Sinaga

    Sementara itu, Mantan Anggota DPR RI dan Wakil Ketua DPD RI periode 2014–2019 yang juga pernah menjabat Ketua Pansus UU Desa, Akhmad Muqowam dalam pernyataannya di TV Desa menyatakan UU Desa menjadi tidak jelas pelaksanaannya ketika Pemerintah tidak definitif dalam memaknai pasal di UU Desa yang menyebutkan menteri adalah menteri yang menangani desa.

    “Pemerintah mengartikan ini secara tidak definitif, semua dilakukan dengan cara budaya eweu pakeweuh birokrasi. Tidak ada kritik, otokritik dan korektif diantara pemerintah itu sendiri. Terkait pelaksanaan UU Desa, hambatan pemerintah kali ini adalah karena adanya ewuh pakewuh antara satu kementerian dengan kementerian lain. Korbannya adalah kebijakan ke bawah”, tegas Politisi PPP ini.

    Drs. H. Akhmad Muqowam saat meluncurkan buku yang berjudul “Membangun atau Merusak Desa” (FOTO/Dok)

    Muqowam menjelaskan, akibat dari tidak definitifnya pemerintah mengartikan soal kementerian yang menangani desa, yang terjadi adalah misalnya masih ada yang menjadi ini ruangnya kemendagri, ini ruangnya Kemendes, ini ruangnya Kemenkeu.

    “kalau ditarik keatas lagi, Menteri Desa urusannya ke Pak Muhajir sebagai Menko PMK, Mendagri urusannya ke Pak Mahfud MD sebagai Menkopolukam. Fragmentasi didalam pemerintah pusat itu jangan dianggap sederhana. Fragmentasi di pusat, pasti juga terjadi fragmentasi dibawah. Ini tidak bisa dibiarkan dengan alasan ini masih proses. Capek kita mendengarkan kata proses itu”, ungkap Muqowam.

    Muqowam melanjutkan, pada akhirnya Pemprov, Pemkab dan bahkan Pemdes kebingungan harus taat pada regulasi yang mana, apakah Kemendagri, Kemendes, Kemenkeu, atau BPKP.

    “Tidak ada ruang bersama yang kemudian sepakat bahwa regulasi yang diciptakan sebaiknya dari satu sumber atau kalau dari berbagai sumber bisa dielaborasi menjadi sebuah keputusan bersama”, ujarnya.

    Dalam kesempatan di TV Desa yang membahas refleksi 7 tahun UU Desa, Muqowam juga menjelaskan soal kondisi Kemendes PDTT saat ini. Menurutnya, setelah ada regulasi baru dan regrouping di Kemendes PDTT ternyata tidak banyak yang mengurus desa, yaitu hanya satu Direktorat Jenderal yang concern pada desa. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,353,834
    Kasus Positif
    Updated on 3 March 2021 - 21:24 WIB 21:24 WIB

    Indeks Berita

    Gus Menteri Minta Digitalisasi Arsip Kemendes PDTT

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyambangi Perpustakaan Kementerian Desa PDTT yang...

    Mendes PDTT Minta Kades untuk Aktif Cegah Karhutla

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara...

    Pemerintah Ingin Pengurus BUMDes Raih Gelar Sarjana, Kadis PMPD...

    Jakarta, desapedia.id – Mengingat tantangan besar yang akan dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengeluarkan kebijakan tentang afirmasi...

    60 Persen Pengurus BUMDes Hanya Lulusan SMA

    Jakarta, desapedia.id – Ditengah pekan ini (16/2), Kementerian Dalam negeri merilis data tentang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa atau...

    8 Persen Desa Sudah Terima Dana Desa

    Jakarta, desapedia – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 72 triliun yang...

    Berita Terkait