33.9 C
Jakarta
Kamis, 1 Oktober 2020
Beranda Desa 61 Persen Desa Sudah Miliki BUMDes

61 Persen Desa Sudah Miliki BUMDes

Rekomendasi

Lainnya

    Apresiasi Kenaikan Dana Desa 2021, Ketua Umum Apdesi Minta Pemdes Perhatikan Keinginan Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah menyampaikan bahwa alokasi...

    Desa Tangguh Bencana Diperlukan untuk Membangun 7 Obyek Ketangguhan

    Palu, desapedia.id – Membangun kembali daerah atau desa terdampak bencana menjadi lebih baik dan lebih aman dengan berbasiskan komunitas...

    Presiden Jokowi Terima Laporan Perkembangan PKTD, BLT DD dan Fokus Dana Desa 2021, Ini Rinciannya

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikuti Rapat Terbatas di...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat hingga Desember 2018 sebanyak 61 persen desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau telah terbentuk sebanyak 45.549 unit BUMDes di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMDes.

    “Sebanyak 45.549 BUMDes muncul. BUMDes ini diharapkan menjadi penyangga ekonomi di perdesaan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, belum lama ini.

    Anwar mengatakan, BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, BUMDes dalam hal ini menjadi hak sepenuhnya bagi seluruh masyarakat desa.

    “BUMDes adalah badan usaha yang setiap unit usaha terkelola menjadi sebuah organisasi dan dimiliki oleh desa. Sedangkan kalau koperasi hanya oleh orang-orang tertentu saja yang tergabung di koperasi tersebut,” terangnya.

    Meski demikian, BUMDes dan Koperasi tidak memiliki prinsip yang bertentangan. Justru menurutnya, BUMDes yang berkembang diperbolehkan untuk mendirikan dan mengelola koperasi-koperasi di desa.

    “Koperasi dan BUMDes tidak bertentangan dan tidak bersubstitusi. Koperasi bisa ada di bawah BUMDes. Karena logikanya, milik perorangan bisa dikelola di bawah milik masyarakat,” ujar Anwar. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    287,008
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Transisional Para Calon Pemimpin Daerah di Pilkada 2020

    Penulis: Yuono Setyo Widagdo, Kader Muda Partai Golkar Globalisasi telah menjadikan sistem interaksi dalam hubungan internasional antar negara saling terintegrasi...

    RUU Penanggulangan Bencana Harus Memperkuat Pengetahuan Kebencanaan Warga Desa

    Jakarta, desapedia.id – DPR RI kini sedang membahas Rancangan Undang–Undang (RUU)  Penanggulangan Bencana. Pembahasan ini kini juga sedang dilakukan oleh DPD RI. Direktur Eksekutif Amcolabora...

    Presiden Jokowi Terima Laporan Perkembangan PKTD, BLT DD dan...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikuti Rapat Terbatas di secara virtual yang membahas percepatan...

    Rakor dengan Menko Luhut Panjaitan, Mendes Abdul Halim Sebut...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri...

    Catat Pak Kades, Ini Indikator Kerberhasilan Penggunaan Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Pada Senin (22/9) lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dalam kesempatan konferensi persnya memaparkan...

    Berita Terkait