33.5 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Desa 3 Permasalahan Ini yang Mendasari PPUU DPD RI Ajukan...

3 Permasalahan Ini yang Mendasari PPUU DPD RI Ajukan RUU BUMDes

Rekomendasi

Lainnya

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Fokus Gunakan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan, Desa Ini Melompat Jadi Desa Mandiri

    Jakarta, desapedia.id – Desa Kandar yang terletak di Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku telah memberikan pelajaran...

    Kemendes PDTT Akan Lakukan Perbaikan Penyaluran Dana Desa Agar Lebih Cepat dan Tepat

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Halalbilhalal dengan Para Kepala Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI) akan menyusun Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ada 3 permasalahan yang mendasari PPUU DPD RI mengajukan RUU BUMDes tersebut.

    Ketua PPUU DPD RI, Alirman Sori menjelaskan, masalah pertama adalah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih berorientasi pada kuantitas dan tidak memperhatikan aspek kualitas, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian dalam pengelolaan keuangan desa dan tidak memberikan implikasi apapun dalam pembangunan desa.

    Permasalahan kedua, Alirman Sori menilai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat parsial dan tidak ada ketentuan yang secara konkrit mengatur tentang keberadaan BUMDes. Sedangkan masalah ketiga terkait soal Peraturan Pemerintah (PP) yang lahir sebagai turunan dari UU justru membuat kepala daerah semakin pusing karena aturan yang saling tumpang tindih.

    “Permasalahan inilah yang menjadi dasar bagi Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI untuk menyusun RUU BUMDes. RUU ini diharapkan memberikan penguatan bagi daerah untuk membangun desa melalui pengembangan BUMDes”, ujar Alirman.

    Anggota PPUU lainnya asal Sumatera Utara, Badikenita Boru Sitepu mengatakan perlu diatur regulasi yang mengklasifikan BUMDes sesuai dengan potensi dari masing-masing desa. Selain itu, juga harus disiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengelola BUMDes dengan baik.

    “RUU ini harus punya standar dan tujuan yang pas, bagaimana dengan kapasitas desa, kepemimpinan dan sumber daya, semuanya mempengaruhi output,” katanya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 17:43 WIB 17:43 WIB

    Indeks Berita

    BUMDes di Klaten Ini Sukses Bekerjasama dengan Kalangan Industri

    Klaten, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kemudo Makmur di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah...

    Cegah Penyebaran DBD, Warga Perum GMM di Desa Lubangbuaya...

    Bekasi, desapedia.id - Warga di Perum Graha Mustika Media (GMM), Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, bergotong royong membersihkan selokan dan melakukan fogging atau pengasapan, Sabtu...

    Apa Saja yang Pemerintah Desa Wajib Umumkan Setiap Tahun...

    Bogor, desapedia.id – Ada yang bertanya Informasi publik desa yang harus disampaikan oleh pemerintah desa kepada warga desa itu apa sajakah setiap tahunnya? Dalam siaran...

    Rumahnya Dipasangi Stiker, Warga yang Baru Pulang dari Mudik...

    Tangerang, desapedia.id - Warga Kecamatan Benda yang baru pulang dari mudik pada libur Lebaran mendapati rumahnya terpasang stiker yang menandakan bahwa mereka dalam pengawasan Satgas...

    Keluh Kesah Ketua DPD PAPDESI Jatim soal Keterbukaan Informasi...

    Jakarta, desapedia.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerjasama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait keterbukaan informasi publik di...

    Berita Terkait