25.8 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Nasional 20.175 Desa di Indonesia Masuk Kategori Tertinggal

20.175 Desa di Indonesia Masuk Kategori Tertinggal

Rekomendasi

Lainnya

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI Desak DPD RI Bertindak

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada (UGM), Mudrajad Kuncoro, mengungkapkan, dari 74.093 desa di seluruh Indonesia terdapat 20.175 atau 27.23 persen masuk kategori desa tertinggal.

    “Karena itu, salah satu agenda terpenting dalam konsep Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Tujuannya, mengurangi desa tertinggal yang jumlahnya masih cukup besar,” kata Mudrajad, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite I DPD RI yang membahas Rancangan Undang – Undang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RUU PPDT), di Jakarta, pekan ini.

    Dari catatan Mudrajad, desa tertinggal paling banyak berada di wilayah Papua, yaitu sebesar 91 persen. Di wilayah Indonesia timur lainnya, yakni di wilayah Maluku jumlahnya sebesar 60 persen. Di wilayah Sulawesi ada 23,89 persen, Kalimantan sekitar 37,80 persen, Sumatera mencapai 26,11 persen.

    Sedangkan wilayah Jawa – Bali cukup kecil, yaitu 2,56 persen. Tapi wilayah Nusa Tenggara cukup besar, yaitu 40,10 persen.

    “Berdasarkan peta sebaran kondisi desa berdasarkan indeks pembangunan desa tersebut, desa tertinggal disebabkan terutama masih berlangsungnya ketimpangan pembangunan di desa dan kota, dan antar kawasan. Selain itu, potensi ekonomi di kawasan pedesaan belum dioptimalkan dalam pembangunan,” terangnya.

    Sebab itu, Mudrajad melontarkan sebuah ide untuk dituangkan dalam RUU PPDT. Yakni visi membangun daerah tertinggal melalui percepatan daerah tertinggal dengan terwujudnya desa mandiri dengan masyarakat yang sejahtera dan wilayah yang terkoneksi secara lokal dan global.

    Melalui visi tersebut, Mudrajad memaparkan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai.

    “Dapat mengurangi jumlah desa tertinggal dan turunnya indeks kemiskinan, berkurangnya daerah terisolasi, meningkatnya laju pendapatan penduduk, serta tercapainya rehabilitasi dan pemulihan,” pungkasnya.

    (red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 03:16 WIB 03:16 WIB

    Indeks Berita

    Memperkuat Akses Permodalan Harus Diikuti Penguatan SDM dan Tata...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke–43, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Jawa Timur...

    Di Talkshow Kades Iwan, Ketua Komite I DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang tayang secara langsung di TV Desa setiap selasa pukul 18.30 WIB, pada...

    Kemampuan Digitalisasi BUMDesa Akan Terus Ditingkatkan

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri acara puncak Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang bertajuk...

    Kecam Tuduhan Mensos Risma, Ini Penjelasan Apdesi  

    Jakarta, desapedia.id – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP APDESI), Agung Heri Susanto memberikan tanggapannya atas pemberitaan di berbagai...

    Papdesi Tuntut Mensos Risma Minta Maaf dan Cabut Pernyataan

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pernyataannya yang dilansir sejumlah media massa, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, Kementerian Sosial menerima banyak pengaduan soal penyaluran bantuan sosial...

    Berita Terkait